Paraparatv.id | Jayapura | Proses seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Papua periode 2026-2031 memasuki tahapan verifikasi faktual (wawancara) yang digelar di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Papua, pada Selasa (09/06/26). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menentukan figur-figur terbaik yang akan memimpin pengelolaan zakat di Papua selama lima tahun mendatang.
Wawancara faktual dilakukan langsung oleh tim dari BAZNAS RI bersama Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua. Sebanyak 10 calon pimpinan yang sebelumnya lolos seleksi administrasi dan seleksi CAT mengikuti tahapan tersebut untuk memperebutkan lima posisi pimpinan BAZNAS Provinsi Papua.
Mewakili Ketua Pansel dan Sekretaris Pansel, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal, mengatakan bahwa verifikasi faktual merupakan tahapan strategis untuk memastikan kapasitas, integritas, komitmen, dan kesiapan para calon dalam mengemban amanah pengelolaan zakat di Papua.
“Proses ini bukan sekadar tahapan administratif, tetapi merupakan ikhtiar bersama untuk menghadirkan pimpinan BAZNAS Provinsi Papua yang memiliki visi, integritas, kemampuan manajerial, serta komitmen kuat terhadap pemberdayaan umat dan masyarakat Papua,” ujarnya.
Menurutnya, BAZNAS memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pengelolaan zakat nasional, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat.
Karena itu, kata Iman, kepemimpinan BAZNAS Papua ke depan harus diisi oleh figur yang amanah, memiliki pengalaman dan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan zakat, serta mempunyai kepedulian tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Di Papua, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang mampu membantu masyarakat kurang mampu, memperkuat kemandirian mustahik, mendukung pemberdayaan ekonomi umat, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Iman menegaskan, Pansel telah melaksanakan seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan kehati-hatian.
Iman juga menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS RI yang hadir secara langsung melakukan verifikasi faktual sehingga proses seleksi berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan rekomendasi yang objektif bagi Pemerintah Provinsi Papua.
“Kami berharap dari proses ini lahir pimpinan BAZNAS Papua yang amanah, profesional, berintegritas, serta mampu membawa BAZNAS menjadi lembaga yang semakin dipercaya masyarakat dan semakin luas manfaatnya bagi umat,” katanya.
Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI bidang Mobilisasi dan Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, menegaskan bahwa pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya bukan hanya urusan ibadah semata, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan dua tujuan utama pengelolaan zakat, yakni mewujudkan tata kelola dana sosial keagamaan yang efektif dan efisien serta memberikan kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
“BAZNAS bukan hanya mengelola zakat. Kami juga mengelola infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya, termasuk donasi masyarakat dan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Semua itu harus dikelola secara profesional agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Rizaludin menjelaskan bahwa pengelolaan dana sosial keagamaan kini telah menjadi bagian dari strategi pembiayaan alternatif atau creative financing yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
“Dalam situasi tekanan ekonomi global dan efisiensi anggaran saat ini, dana sosial keagamaan dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang membantu menopang fiskal daerah serta memperkuat program kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Rizaludin mengungkapkan, berdasarkan hasil riset nasional, total dana kedermawanan masyarakat Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp343 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp27 triliun berasal dari zakat, Rp221 triliun dari infak dan sedekah, serta Rp57 triliun dari ibadah kurban.
Khusus di Papua, hasil survei menunjukkan bahwa 72 persen masyarakat Muslim berpartisipasi dalam infak dan sedekah, sekitar 19,9 persen menunaikan zakat, dan 12,6 persen melaksanakan kurban. Sementara zakat fitrah ditunaikan oleh hampir seluruh masyarakat Muslim Papua.
“Potensi ini sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana dana yang ada di masyarakat dapat dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Rizaludin juga mendorong agar penyaluran dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga manfaatnya dapat tercatat sebagai bagian dari instrumen pembangunan pemerintah.
Rizaludin mengapresiasi perkembangan BAZNAS Papua yang dinilainya telah menunjukkan kemajuan signifikan, termasuk melalui operasional Rumah Sehat BAZNAS yang memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat kapasitas BAZNAS dalam menghimpun dan mendayagunakan dana umat. Dengan dukungan yang memadai, BAZNAS dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
Pada akhir sambutannya, Rizaludin menyampaikan bahwa hasil verifikasi faktual terhadap 10 calon pimpinan akan dibawa ke rapat pleno BAZNAS RI untuk menentukan lima nama yang akan direkomendasikan kepada Gubernur Papua guna ditetapkan dan dilantik sebagai Pimpinan BAZNAS Provinsi Papua periode 2026-2031.
“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan BAZNAS terus diperkuat. Pengelolaan dana sosial keagamaan yang baik akan menjadi kekuatan besar dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” pungkasnya.(Humas)
