Paraparatv.id |Sentani| – Rencana Pemerintah Kabupaten Jayapura di bawah kepemimpinan Bupati Yunus Wonda untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua guna program beasiswa bagi mahasiswa di dalam dan luar negeri menuai kritik tajam. Kebijakan ini dinilai tidak tepat sasaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura, yang menganggap ada prioritas lain yang lebih mendesak.
Wakil Ketua III DPRK Jayapura, Nelson Yohosua Ondi, secara tegas menyatakan keberatan atas rencana tersebut. Menurutnya, alih-alih digunakan untuk beasiswa, dana sebesar itu seharusnya diprioritaskan untuk memenuhi hak-hak pegawai yang hingga saat ini belum terbayarkan. “Rencana ini tidak tepat sasaran. Masih banyak hak-hak pegawai yang belum dibayarkan, seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan lainnya,” ujar Nelson.
Nelson Ondi menekankan bahwa pembayaran hak-hak pegawai merupakan kewajiban yang harus didahulukan oleh pemerintah daerah. Penundaan pembayaran ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan para pegawai, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas kinerja pemerintahan. “Kesejahteraan pegawai adalah hal yang paling mendesak. Bagaimana pelayanan publik bisa optimal jika hak-hak dasar mereka diabaikan?” tambahnya.
Mekanisme Anggaran Dipertanyakan: Otsus untuk Kesejahteraan atau Beasiswa?
Pertanyaan besar muncul terkait sumber anggaran Rp100 miliar yang akan digunakan untuk beasiswa. Nelson Yohosua Ondi mengemukakan bahwa anggaran tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, ia menduga bahwa alokasi ini lebih didorong oleh keinginan pribadi Bupati Yunus Wonda, yang seolah mengesampingkan persoalan yang lebih mendesak seperti pembayaran hak-hak pegawai.
“Kami khawatir ini adalah kebijakan populis yang mengesampingkan hal-hal yang lebih fundamental,” kata Nelson. “Dana Otsus seharusnya digunakan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara luas, termasuk para pegawai yang menjadi tulang punggung pemerintahan.”
Pernyataan Nelson ini mencerminkan dinamika yang sering terjadi dalam pengelolaan Dana Otsus di Papua, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi isu krusial. Alokasi dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat sering kali menimbulkan polemik dan ketidakpuasan.
Dampak dan Referensi: Pentingnya Prioritas Anggaran Daerah
Polemik ini menyoroti pentingnya tata kelola keuangan daerah yang baik. Dalam ilmu pemerintahan dan ekonomi, prioritas anggaran harus didasarkan pada skala urgensi dan dampaknya bagi masyarakat. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai merupakan salah satu pos pengeluaran wajib yang memiliki urgensi tinggi karena berkaitan langsung dengan hak individu dan kinerja birokrasi.
Di sisi lain, beasiswa adalah program yang penting untuk investasi sumber daya manusia jangka panjang. Namun, jika pelaksanaannya mengorbankan kewajiban yang lebih mendesak, efektivitasnya bisa dipertanyakan.
Sebagai referensi, beberapa pakar kebijakan publik dan pengamat otonomi daerah sering kali menyoroti perlunya kebijakan anggaran yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Program seperti beasiswa memang memiliki nilai strategis, tetapi tidak boleh mengabaikan kewajiban dasar pemerintah, seperti pembayaran hak-hak pegawai.
“Ini adalah kasus klasik di mana pemerintah daerah harus memilih antara dua kepentingan yang sama-sama penting,” ujar seorang akademisi di Jayapura. “Namun, etika pemerintahan mengajarkan kita untuk memenuhi kewajiban yang ada terlebih dahulu sebelum merancang program baru.”
Situasi ini kini menjadi sorotan publik dan diharapkan mendapat tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Keputusan final terkait penggunaan dana Rp100 miliar ini akan menjadi indikator penting mengenai komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pegawai dan tata kelola anggaran yang transparan.
Ditambah lagi kondisi viskal atau keuangan di Kabupaten Jayapura saat ini belum stabil sehingga dirinya menyarankan agar Bupati Jayapura tidak terlalu memaksakan keinginannya ini. (Arie)
