Paraparatv.id |Sentani| – Potret buram pembangunan kembali tersaji dari Kampung Bengguin Progo, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura. Selama lebih dari dua dekade, masyarakat kampung ini hidup dalam keterisolasian tanpa sentuhan infrastruktur dasar dari pemerintah. Ironisnya, jalan yang semestinya menjadi urat nadi pembangunan justru dibangun secara swadaya oleh warga, dengan cara menukar hasil hutan mereka kepada pengusaha.
Ondoafi Kampung Bengguin Progo, Markus Waimeni, mengaku terpaksa mengambil langkah itu karena rasa iba melihat penderitaan masyarakatnya. Baginya, pilihan ‘menjual hutan demi jalan’ adalah bentuk perlawanan terhadap diamnya pemerintah.
“Karena saya lihat masyarakat saya menderita, maka saya minta pengusaha survei dulu. Kalau memungkinkan, mereka harus bangun jalan ini dulu, baru boleh mengelola hasil hutan kami. Jadi imbalannya adalah hasil hutan, bukan uang,” ujar Markus, Rabu 10 September 2025.
Markus menegaskan, kewajiban membangun jalan seharusnya ada pada pemerintah, bukan rakyat. Ia mempertanyakan keberadaan pemerintah daerah yang selama ini abai terhadap kebutuhan mendasar masyarakat.
“Saya selaku ondoafi memang tidak punya uang. Yang punya uang itu pemerintah kabupaten, distrik, provinsi, sampai pusat. Kami kerja untuk rakyat, tapi pemerintah ada di mana? Kampung ini ikut menangkan Yunus Wonda dalam Pilkada 2024 kemarin, tapi sampai sekarang beliau tidak lihat kondisi kami,” tegasnya.
Kekecewaan yang sama disampaikan Wakil Ketua III DPRK Jayapura, Nelson Yohosua Ondi, saat melakukan kunjungan monitoring resmi di Bengguin Progo. Menurutnya, kondisi kampung yang tak berubah sejak kunjungannya tahun 2019 menjadi bukti bahwa masyarakat hanya diperlakukan sebagai ‘komoditas politik’.
“Dari jalan saja tidak ada perubahan. Artinya memang tidak ada sentuhan pembangunan. Masyarakat hanya dijadikan komoditas politik, seperti yang disampaikan ondoafi. Waktu pemilu semua datang cari suara, tapi setelah itu mereka dibiarkan,” ungkap Nelson.
Nelson bahkan mengakui merasa malu melihat rakyat harus membangun jalan sendiri dengan mempertaruhkan hutan mereka. Baginya, ini adalah tamparan keras untuk pemerintah kabupaten maupun DPR.
“Sebagai pimpinan DPR, saya malu melihat masyarakat harus kerja jalan sendiri. Ini unik sekaligus menyedihkan. Karena itu saya tidak datang hanya formalitas. Besok, saya akan masukkan persoalan ini dalam pandangan fraksi di paripurna bersama bupati. Kita akan dorong jalan dan jembatan Bengguin Progo masuk prioritas pembangunan,” tegasnya.
Kasus Bengguin Progo memperlihatkan jurang lebar antara janji politik dan realitas pembangunan. Warga yang sebelumnya berpartisipasi aktif dalam pilkada, kini merasa dikhianati oleh mereka yang sudah duduk di kursi kekuasaan. Aspirasi yang disuarakan ondoafi dan dikuatkan oleh DPRK Jayapura menjadi ujian serius bagi Bupati Jayapura Yunus Wonda dan jajarannya, apakah suara rakyat hanya dihargai saat pemilu, atau benar-benar diperjuangkan lewat kebijakan pembangunan. (Arie)
