Paraparatv.id |Sentani| – Di tengah meningkatnya persoalan sosial di Kabupaten Jayapura, mulai dari penyebaran HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, hingga keterbatasan akses pendidikan, muncul satu usulan penting dari masyarakat akar rumput: perlunya dilakukan sensus khusus Orang Asli Papua (OAP).
Usulan ini disampaikan oleh Ester Papuani Yantewo, pemuda Kampung Bunyom, Distrik Nimbokrang. Menurutnya, sensus OAP akan menjadi pijakan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat asli.
“Kita perlu tahu berapa jumlah laki-laki usia produktif, perempuan yang rentan penyakit, anak balita, hingga lansia. Dengan data yang jelas, usulan kita ke pemerintah lebih mudah diterima. Misalnya, kalau kita minta sekolah baru, kita bisa tunjukkan jumlah anak usia sekolah. Kalau minta beasiswa, kita bisa buktikan berapa anak yang putus sekolah karena biaya,” kata Ester saat menyampaikan aspirasinya dalam Kunjungan Kerja Komisi D DPRK Jayapura di Nimbokrang, Jumat 05 September 2025.
Ia menegaskan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan senjata untuk memperjuangkan aspirasi. “Yang punya hati pasti akan dorong, tapi yang tidak peduli hanya akan bilang ‘sampai jumpa’. Karena itu, kita harus kawal dengan data. Kita tunjukkan masalah kita hari ini, dan prediksi keadaan kita lima tahun ke depan. Sensus OAP harus dilakukan, sama seperti sensus penduduk atau pertanian,” tambahnya.
Dukungan dari DPRK Jayapura
Gagasan ini mendapat sambutan dari Wakil Ketua III DPRK Jayapura, Nelson Yohosua Ondi. Ia menilai sensus OAP sejalan dengan pembahasan di Pokja Khusus (Poksus) terkait pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Sensus itu sudah kami bahas. Anggaran Otsus sebesar Rp217 miliar yang turun ke Kabupaten Jayapura memang diperuntukkan bagi OAP. Bahkan, ada potensi untuk menambah. Tapi kalau memang untuk OAP, harus jelas mekanismenya. Kita perlu sampaikan ke Bappenas supaya dana Otsus tidak terpakai di tempat lain, sementara masyarakat kita di sini tidak menikmatinya,” ujarnya.
Menurut Nelson, ketidakjelasan alokasi dana Otsus seringkali membuat masyarakat OAP di Jayapura tidak merasakan manfaat yang seharusnya. “Akibatnya kita terdampak. Kalau ada sensus OAP, kita punya dasar kuat untuk memastikan alokasi dana benar-benar sesuai dengan kebutuhan,” tegasnya.
Pentingnya Data untuk Masa Depan
Usulan sensus OAP ini membuka percakapan lebih luas tentang urgensi data dalam pembangunan Papua. Selama ini, banyak kebijakan berjalan tanpa pijakan data lokal yang akurat, sehingga program yang digulirkan pemerintah kerap meleset dari kebutuhan riil masyarakat.
Bagi masyarakat Nimbokrang, sensus OAP bukan sekadar pencatatan, melainkan sebuah gerakan untuk mengukuhkan identitas, menegaskan hak, dan menata masa depan. Seperti disampaikan Ester, “Kalau Jayapura berani buat gebrakan sensus OAP, itu artinya kita serius bicara tentang masa depan orang asli Papua.” (Arie)
