Paraparatv.id |Sentani| – Di tengah pesatnya pembangunan di berbagai daerah, kisah pilu masih ditemukan di pelosok Papua. Salah satunya datang dari Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, tempat seorang Ondoafi (kepala suku adat) bernama Charles Kasu menjalani kehidupan yang jauh dari layak. Meski merupakan pemilik hak ulayat dan tetua adat dari salah satu suku asli penghuni hutan antara Distrik Kaure dan Airu, kehidupan Charles dan keluarganya justru berada dalam garis kemiskinan ekstrem.
Selama belasan tahun, Charles Kasu bersama istri dan anak-anaknya tinggal di sebuah rumah semi permanen yang nyaris roboh. Bangunan itu berdinding papan yang telah lapuk, berlantaikan semen yang retak, dan atap bocor yang tak mampu menahan hujan. Lebih miris lagi, rumah tersebut tidak memiliki sambungan listrik, membuat mereka harus bergantung pada cahaya lilin saat malam tiba.
Tak hanya itu, keluarga ini juga hidup tanpa fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK). Untuk kebutuhan buang air, mereka terpaksa harus berjalan jauh ke sungai atau memanfaatkan gorong-gorong di sekitar kampung. “Tidak ada WC. Kalau mau buang air, kami ke sungai atau cari tempat yang agak jauh. Tapi itu juga kadang berbahaya kalau malam,” ujar Charles pelan.
Charles Kasu merupakan salah satu tokoh adat dari wilayah hutan terpencil di antara Kaure dan Airu—wilayah yang juga dihuni oleh suku Marisi dan Sita. Seperti banyak warga lainnya, Charles dan komunitasnya akhirnya memilih keluar dari dusun tempat tinggal leluhur mereka dan mengungsi ke Kaureh demi bisa menikmati sedikit pembangunan yang telah diupayakan pemerintah.

Namun sayangnya, nasib baik belum berpihak. Meski telah meninggalkan kampung halaman demi mendekatkan diri pada pusat layanan umum, kehidupan di Kaureh tak banyak berubah. Keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan sanitasi masih menjadi kenyataan pahit yang harus mereka hadapi setiap hari.
Yang lebih menyayat hati, Charles sebenarnya ingin kembali dan membangun rumah di kampung halamannya sendiri, tempat leluhur mereka hidup dan menjaga hutan adat turun-temurun. Namun hingga kini, belum ada akses jalan maupun infrastruktur dasar yang menjangkau wilayah tersebut. Tanpa jalan, air bersih, maupun listrik, ia dan keluarganya tidak memiliki pilihan selain tetap tinggal dalam keterbatasan di Kaureh.
“Kami ingin pulang, ingin bangun rumah di kampung. Tapi tidak ada jalan masuk, tidak ada listrik. Kami tidak bisa hidup di sana dengan kondisi begitu,” ujarnya dengan nada berat.
Kisah Ondoafi Charles Kasu adalah potret nyata dari ironi pembangunan. Di satu sisi, negara berupaya membangun Papua, namun di sisi lain, masyarakat adat yang menjadi penjaga hutan dan pemilik tanah leluhur masih belum menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.
Kisah ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan pusat, bahwa keadilan sosial bukan hanya tentang pembangunan fisik di kota-kota besar, tetapi juga tentang memastikan bahwa masyarakat adat di pelosok bisa merasakan hak yang sama—akses terhadap tempat tinggal layak, infrastruktur, dan pelayanan dasar. (Arie)

















Itulah sebabnya kami berjuang untuk harus mekar sendiri menjadi Kabupaten DEMTA YAPSI KAUREH…!!!
Salah satu penyebab diantaranya yang telah di ketahui bersama terkait situasi ketertinggalan menyangkut pembangunan dan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Jayapura sangatlah terbatas apalagi dengan luas wilayah pemerintahan yang sangat besar dan Distrik Kaureh, Airu, Yapsi dan Unurum Guay yang jauh dari pusat pelayanan pemerintahan Kabupaten Jayapura. Agar mereka bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal maka perlu adanyak pemekaran calon daerah otonomi baru (CDOB) Kabupaten DEMTA YAPSI KAUREH untuk mempermudah rentang kendali pelayanan pemerintahan yang dapat menyentuh sesuai harapan masyarakat. Soal potensi kami Distrik yang memiliki potensi SDA yang cukup memadai untuk dapat menunjang proses perkembangan suatu pemerintahan Kabupaten Baru Demta Yapsi Kaureh (DEYAPKA).