Paraparatv.id |Sentani| — Tumpukan sampah menggunung selama kurang lebih dua bulan terakhir di sekitar dari Kantor Bupati Jayapura menjadi bukti nyata lemahnya pengelolaan kebersihan oleh pemerintah daerah. Meski larangan telah dikeluarkan oleh Bupati Yunus Wonda agar area perkantoran tidak dijadikan tempat pembuangan sampah, fakta di lapangan menunjukkan pembiaran mencolok.
Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS), Jhon Maurits Suebu, menyampaikan kritik keras terhadap situasi tersebut. “Saya beberapa kali lewat dan melihat langsung tumpukan sampah. Lokasinya terlalu dekat dengan pusat pemerintahan, dan baunya sangat mengganggu. Ini akses utama masyarakat. Tidak layak dan sangat memalukan,” tegasnya saat ditemui di Sentani, Jumat malam (9/5/2025).
Suebu menilai gerakan bersih-bersih yang pernah dicanangkan oleh Bupati hanya sekadar seremonial. “Itu tidak berdampak apa-apa. Kalau memang serius, sampah itu sudah dibersihkan. Ini wilayah adat Suku Sentani, dan saya sebagai ketua ASBS sangat terganggu. Pemandangan seperti itu tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suebu menyindir keras sikap para pejabat yang dianggap tak peka. “Apakah Bupati, Wakil Bupati, atau para ASN sudah tidak punya penciuman? Atau mungkin cuma hidung saya yang berfungsi? Ini bukan hanya masalah teknis, tapi soal mentalitas pengelolaan pemerintahan,” katanya.
Masalah ini tidak berhenti di bau dan visual yang mengganggu. Menurut sumber internal Pemkab Jayapura, pengangkutan sampah terhenti karena hak-hak petugas kebersihan belum dibayarkan. Padahal, lokasi pembuangan saat ini hanya sekitar 3 kilometer dari TPA Waibron, yang seharusnya dapat diakses dengan mudah jika sistem berjalan normal.
“Kalau di dekat kantor saja seperti ini, bagaimana dengan daerah-daerah yang lebih jauh dari pusat pemerintahan? Ini menandakan ada yang tidak beres secara sistemik,” tambah Suebu.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Jayapura belum mengeluarkan satu pun pernyataan resmi terkait keterlambatan pembayaran petugas kebersihan ataupun rencana penyelesaian tumpukan sampah tersebut. Pemerintah diam, sementara masyarakat harus menghirup bau menyengat dan menyaksikan pemandangan yang merusak citra pusat pemerintahan.
Kondisi ini memperdalam ketidakpercayaan publik. Jika kebersihan halaman rumah sendiri tak bisa dijaga, bagaimana mungkin pelayanan publik dijalankan dengan baik. (Arie)
