Paraparatv.id | Sentani | Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw, S.T., S.H., mengatakan partainya siap membentuk tim dan juga memberi bantuan kepada para guru yang tergabung dalam PGRI Kabupaten Jayapura, untuk melaporkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayapura ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Bantuan kepada para guru berupa laporan ke APH dalam hal ini kepada KPK, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri terkait kondisi krisis (darurat) keuangan yang terjadi di Pemda Kabupaten Jayapura.
“Kami dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Jayapura berinisiatif membentuk tim pendampingan hukum dan kami juga siap membantu para guru (PGRI), untuk melaporkan krisis (darurat) keuangan yang terjadi di Pemda Kabupaten Jayapura,” kata Edison Awoitauw kepada wartawan media online ini di Kantor Bupati Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin, 6 Januari 2025.
“Yang mana, kami akan melaporkan ke pihak KPK, Kejaksaan dan Mabes Polri. Bahkan kami juga akan berangkat ke Jakarta, untuk langsung datang ke gedung KPK RI guna melaporkan permasalahan darurat keuangan yang terjadi di daerah ini,” ucapnya menambahkan.
Pria yang akrab disapa EA ini juga mengatakan, apabila ratusan guru yang tergabung dalam PGRI Kabupaten Jayapura ini bersepakat, maka Partai Gerindra siap memberikan bantuan dan juga pendampingan hukum.
“Intinya, kami sudah siap untuk tetap membentuk tim guna mendampingi para guru dan juga mengawal seluruh aspirasi mereka terkait tuntutan hak-hak yang belum dibayarkan oleh pihak Pemda Kabupaten Jayapura,” katanya.
Edison Awoitauw yang juga Ketua Tim Pemantau Keuangan Kabupaten Jayapura ini juga meminta kepada para guru menyiapkan data-data sebagai barang bukti yang akan dilaporkan ke pihak APH.
“Kami akan duduk bersama dengan para guru sambil meminta bukti-bukti yang merupakan tuntutan mereka dan tertuang sebagai aspirasi dalam pernyataan sikap sebanyak sembilan (9) poin, yang tadi sudah mereka sampaikan saat melakukan aksi demo. Karena itu akan menjadi dasar kami saat melapor ke pihak KPK, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri,” imbuhnya.
“Karena permasalahan keuangan ini jarang terjadi di Kabupaten Jayapura. Hal ini ada kesalahan, juga ada kebocoran uang yang terjadi di daerah ini, entah keluar larinya kemana. Oleh karena itu, kami meminta agar keuangan Pemda ini di audit oleh KPK. Kami juga akan berkoordinasi dengan Gerindra Provinsi Papua dan DPP Gerindra, apalagi saat ini pak Presiden RI Prabowo Subianto lagi bersih-bersih tentang korupsi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Jayapura,” sambung EA.
Karena itu, dirinya sebagai kader partai Gerindra berkewajiban untuk mengawali setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam hal ini para guru yang ada di Kabupaten Jayapura.
“Kami akan mengawal dan juga melaporkan atau memproses permasalahan keuangan, sehingga aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri agar bisa masuk untuk mengaudit seluruh permasalahan keuangan yang terjadi di Kabupaten Jayapura. Ini ada permainan yang terjadi, ada sesuatu yang tidak beres terjadi di daerah ini,” tegasnya.
Dia menyampaikan, bahwa ada wacana atau rencana dari DPRK Kabupaten Jayapura yang akan membuat ijin prinsip. Namun, pihak DPRK Kabupaten Jayapura juga harus mengetahui soal ijin prinsip itu.
“Jadi, persoalan anggaran ini tidak bisa disalahgunakan atau dimasukkan dalam ijin prinsip. Karena ijin prinsip ini bisa digunakan apabila ada kejadian-kejadian luar biasa. Akan tetapi, ini soal anggaran dan ada yang terjadi disini adalah kebocoran anggaran, yang kita tidak tahu lari kemana uang ini,” paparnya.
“Kalau ijin prinsip dikeluarkan oleh DPRK, maka saya yakin dan pastikan pak Pj Bupati tidak bisa mengambil langkah untuk meminjam uang di Bank Papua.
Malah ini akan menjadi utang bagi Bupati Jayapura definitif yang akan dilantik dalam waktu dekat ini. Bupati Jayapura yang definitif tidak mungkin akan menyelesaikan utang-utang ini, karena Bupati Jayapura definitif lebih memfokuskan kepada program-program yang merupakan janji-janjinya kepada masyarakat saat kampanye Pilkada Kabupaten Jayapura kemarin,” tambah Mantan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura periode 2014-2019. (Fan)
