Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

BMP-RI Gelar Diskusi Publik Bersama Forum Gembala Papua

395
×

BMP-RI Gelar Diskusi Publik Bersama Forum Gembala Papua

Sebarkan artikel ini
oplus_32
Example 468x60

Paraparatv.id |Sentani| Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP-RI) menggelar diskusi publik bersama Forum Gembala Papua di Rumah Kebangsaan yang terletak di Batas Kota Jayapura, Selasa (30/04).

Diskusi publik yang diinisiasi langsung oleh Ketua BMP-RI, Max Abner Ohee itu fokus pada thema kursi pengangkatan di DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Max ketika ditemui usai kegiatan itu menyampaikan bahwa pada dasarnya pihaknya sangat mendukung semua yang tengah di perjuangkan oleh Forum Gembala Papua.

Kata dia, semua yang diperjuangkan oleh Forum Gembala Papua adalah hal yang baik namun menurutnya harus sesuai dengan ketentuan dengan aturan yang berlaku dalam perundang-undangan.

“Untuk kursi pengangkatan memang Papua memiliki kekhususan dalam UU Otsus No 02 Tahun 2021 dan aturan yang ada di dalam Undang-undang itu harus dilaksanakan” kata Max.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk mekanisme pengangkatannya memang perlu ada rekomendasi dari kepala suku ataupun ondofolo maupun ondoafi baik di wilayah Tabi-Saireri maupun di wilayah adat lainnya di Papua.

Kata Max, untuk itu para kepala suku, di Papua perlu lebih cermat sebelum memberikan rekomendasi kepada siapapun yang akan ditunjuk sebagai wakil dari kelompok suku ataupun adat.

“Ini agar mereka yang ditunjuk untuk menduduki jabatan itu dapat bekerja baik dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Jadi bukan hanya di wilayah adat Tabi dan Saireri saja tetap juga di wilayah adat lainnya” ujar Max.

Dalam diskusi tersebut ada suatu hal yang sangat menarik dimana diskusi itu juga sempat membahas kuota 30 persen perwakilan perempuan.

Sementara di struktur adat wanita sangat jarang sekali diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya.

“Memang dalam adat di wilayah Tabi, Perempuan tidak diberikan ruang. Tapi ini DPRK yang adalah struktur organisasi pemerintahan sehingga hal ini wajib untuk dilaksanakan” 

“Kalau tidak ada perempuan siapa yang nantinya akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Oleh sebab itu perempuan harus diikut sertakan dalam seleksi yang akan dilaksanakan nantinya” ujar Max.

Lebih lanjut dikatakannya, BMP-RI selalu pencetus DPRK di Tanah Papua nantinya akan ikut serta dalam proses seleksi DPRK di setiap Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Tanah Papua. (Arie)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *