Paraparatv.id |Sentani| – Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS), John Maurits Suebu menyebut ada ‘aroma penghianatan’ demokrasi yang dilakukan oleh oknum awak media atau wartawan di Kabupaten Jayapura.
Hal ini diungkapnya menyusul pemberitaan dari sejumlah media yang tidak menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait dengan dugaan Money Politic (Politik Uang) yang dilakukan oleh dua oknum politisi yang juga aktif sebagai anggota DPRD di Kabupaten Jayapura.
Dia menilai bahwa oknum awak media itu terkesan melindungi oknum anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang juga akan ikut dalam pesta demokrasi tahun 2024 ini.
“Media atau wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi di republik Indonesia jangan menjadi perusak demokrasi itu sendiri” katanya dalam keterangannya tertulis yang diterima paraparatv.id, Senin (12/02).
Suebu menuturkan, seharusnya para awak media dapat memberitakan hal yang menjadi kerisauan hati seluruh rakyat di tanah ini bukan mencari keuntungan dengan cara menjual isu dari satu tempat ke tempat lain.
Dia mengimbau agar seluruh awak media di Kabupaten Jayapura dapat memberitakan apapun yang disampaikan oleh narasumber tanpa harus menambah ataupun mengurangi pesan yang disampaikan
“Untuk konfirmasi agar berita yang akan dimuat berimbang itu adalah hal yang harus dilakukan dan kami memakluminya. Tetapi kalau mengurangi ataupun menambahkan pesan yang disampaikan oleh narasumber, apapun alasannya tidak dapat dibenarkan” tambanya.
Alasan John Maurits Suebu mengungkap ada oknum awak media yang menjadi ‘penghianat’ ataupun mata-mata dari politisi tertentu adalah, saat konferensi pers yang dilakukan di Obhe Kampung Sereh ada beberapa media yang terkesan melindungi beberapa caleg yang diduga kuat melakukan praktek Money Politik di Kabupaten Jayapura.
Kata dia, dalam konferensi pers tersebut, pesan yang disampaikan oleh para ondofolo sangat jelas. Bahwa masyarakat Sentani dengan tegas menolak praktek Money Politik yang dimainkan oleh oknum caleg tertentu.
“Awak Media jangan menjadi mata-mata, tugas awak media adalah memberitakan fakta bukan menutup mata dengan segala persoalan yang terjadi di tanah ini. Juga bukan untuk mencari keuntungan dari caleg tertentu sehingga nama oknum caleg non Papua yang disebutkan oleh Ondo Yanto dihilangkan dari pemberitaan.
“Media sebagai pilar demokrasi, jangan menjadi penghianat dan merusak demokrasi itu sendiri” tegasnya.
Dia juga mengatakan, sebagai salah satu pilar demokrasi media seharusnya menunjukan independensinya bukan malah menyebabkan terjadinya kejahatan demokrasi yang mencuri hak demokrasi orang banyak dengan cara yang tidak sehat.
“Jika media tidak independen, tentu akan sangat berdampak buruk di kemudian hari. Dalam Proses Kenyamanan di wilayah hukum adat suku Sentani” tutupnya.
Sementara itu Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura, Lucky Ireeuw ketika dimintai tanggapannya perihal adanya oknum awak media yang double job sebagai tim sukses caleg menyebut tugas wartawan adalah untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang akurat, objektif dan relevan untuk disampaikan kepada pembaca, pendegar ataupun pemirsa.
Selain itu, wartawan ataupun jurnalis ketika menjalankan profesinya harus berpegang teguh pada kode etik Jurnalis.
Ditambahkannya, wartawan bertangungjawab terhadap publik, bukan pada pihak tertentu, orang tentu, dan juga tidak termasuk dalam tim sukses caleg tertentu.
“Jika wartawan menekan/memaksa masyarakat untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk kepetingan pihak tertentu, itu bukan tugas dr wartawan. Yang bersangkutan telah melanggar kode etik jurnalistik, bahkan UU pers” terangnya dalam ketika dihubungi paraparatv.id.
“Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Jelas bahwa wartawan harus independen, tidak menjadi tim sukses atau bekerja untuk kepentingan caleg” singkat Lucky. (Arie)
