Paraparatv.id | Yapen | Ketua Bawaslu Kepulauan Yapen Hofni Y. Mandripon mengungkapkan, pada proses penyortiran dan pelipatan logistik surat suara pada Pemilu 2024 yang di lakukan oleh KPU Kepulauan Yapen, di temukan beberapa temuan baik itu ada kerusakan maupun adanya kelebihan juga kekurangan kertas surat suara.
“dalam catatan kami bersama rekan-rekan KPU Yapen ada di temukan yang rusak ada juga dalam satu kotak surat suara ada yang lebih ada yang juga kurang jumlah kertas surat suaranya, seperti di surat suara DPD RI, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk logistik DPRD RI, Kabupaten maupun Provinsi akan di lakukan juga pengecekan jumlah surat suara apakah sesuai dengan jumlahnya perkotak atau tidak, perkotak jumlahnya seribu lembar kertas surat suara”.ungkap Hofni Y. Mandripon.
Dengan di temukan awal sejumlah temuan yang ada, Hofni menjelaskan setelah kelima jenis kertas surat suara ini di sortir dan di lipat akan di lihat kembali jumlah kebutuhan yang di butuhkan pada setiap masing-masing TPS.
“pada prinsipnya, kita akan melihat kebutuhannya semua setelah terproses penyortiran maupun pelipatan kertas surat suara selanjutnya di lakukan pemetaan berdasarkan kebutuhan masing-masing TPS apakah tercukupi atau tidak, jika tidak tercukupi maka akan langsung di laporkan guna adanya proses penambahan kertas surat suara.
Sementara itu, terkait pengawasan tempat maupun para kelompok masyarakat yang terlibat pada penyortiran dan pelipatan kertas suara, di ungkapkan untuk lokasi awal yang di gunakan adalah di gudang logistik KPU Kepulauan Yapen namun dari hasil peninjauan gudang logistik tersebut tidak representatif untuk di lakukan proses sortir dan pelipatan kertas surat suara.
“Kami sudah sampaikan langsung kepada rekan-rekan KPU Yapen agar mencari tempat yang baik dan hal hasil di tindak lanjuti dan di pindahkan ke gedung KNPI”.tandas Ketua Bawaslu Yapen.
Untuk pengawasan kelompok masyarakat sendiri yang di libatkan melakukan penyortiran juga pelipatan kertas surat suara, pihak Bawaslu telah berikan catatan kepada KPU Yapen untuk di lakukan pengecekan secara ketat yaitu pemeriksaan data diri berupa KTP agar mengantisipasi terjadi pelanggaran namun semua berjalan dengan baik tidak di temukan adanya yang terlibat sebagai caleg, pengurus partai politik, panitia pengawas maupun beberapa peraturan larangan lainnya.(HB)
