Paraparatv.id | Jayapura | Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura menggelar konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan otonomi khusus bagi warga Port Numbay di Kota Jayapura, yang berlangsung di Kota Jayapura, Papua. Kamis (30/11).
Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo mengatakan, konsultasi publik ini untuk memberikan dukungan terhadap penyempurnaan Undang-Undang Otsus.
“Harapan saya kepada semua yang hadir dapat memberikan masukan, pikiran pikiran untuk menyempurnakan Perda ini, sehingga kalau naik pada media sidang nanti sudah sempurna dan mewakili semua daripada hak masyarakat port numbay,” Ucapnya.
“Masukan, pendapat dan saran yang menjadi bagian dari Tim Legal drafting. Nantinya akan melihat bagian-bagian mana yang bisa dimasukkan dalam Perda yang sudah ditetapkan.
Benang merah dari konsultasi publik ini, bagaimana Otsus harus berpihak kepada orang Port Numbay,”pungkas Abisai.
Konsultasi publik berlangsung bersama Pemerintah Kota Jayapura dan masyarakat Port Numbay. Banyak masukan, pendapat dan saran terkait Raperda Penyelenggara Otsus tersebut
Abisai menambahkan, konsultasi publik Raperda Penyelenggara Otsus sudah ke-7 kali dan pelaksanaan ini merupakan terakhir kali. Selanjutnya, Pansus DPRD Kota Jayapura akan akan mendengarkan masukan dari para ondoafi sesuai permintaan Ketua LMA Port Numbay.
“Ketua Pansus Otsus akan agendakan hari Sabtu 2 November 2023 kita jumpa dengan bapak-bapak ondoafi untuk meminta pendapat saran. Ini tidak mengubah, sebenarnya hanya mengisi dari bagian-bagian yang mana yang harus diperbaiki, karena ini sudah tujuh kali,”katanya
Masukan soal calon Wali Kota Jayapura harus benar-benar orang Port Numbay. Masukan ini akan menjadi pertimbangan Tim Pansus DPRD Kota Jayapura.
“Ini masukan Ketua LMA Port Numbay, sehingga akan menjadi pertimbangan. Kalau memang memungkinkan bisa masuk dalam Perda Otsus Kota Jayapura, akan kita masukan,”ucapnya
Sementara itu, Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, konsultasi publik yang akan dilaksanakan pada saat ini merupakan suatu proses interaktif yang
memberi informasi tentang rancangan peraturan
daerah (raperda) penyelelenggaraan otonomi
khusus tahun anggaran 2023.
“Kegiatan ini bertujuan agar dapat menghasilkan suatu kebijakan, program yang sedang direncanakan atau sedang berjalan
selain itu tujuan dari konsultasi publik adalah
untuk mengumpulkan masukan, pandangan dan
aspirasi dari seluruh stake holder yang ada di kota jayapura. oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh yang telibat untuk memberikan masukan, saran, dan pandangan terkait raperda,”pungkasnya.
Aktivis Papua bidang politik, Thaha Al Hamid menyambut positif konsultasi publik Raperda Penyelenggaraan Otsus Kota Jayapura.”Kegiatan ini perkembangan positif, karena Kota Jayapura telah menata diri dalam kerangka Otsus. Daerah lain bisa belajar dan mengambil contoh dari Kota Jayapura , supaya masing-masing bisa menerjemahkan kebijakan Otsus pada tataran kabupaten/kota,” Ucapnya (VN)
