Example floating
Example floating
BERITAKABAR KOTA JAYAPURAKABAR SENTANIPolitik

Ketua DPRD Jayapura Minta Pemda Segera Umumkan Data Honorer Lolos Validasi CASN dan PPPK

120
×

Ketua DPRD Jayapura Minta Pemda Segera Umumkan Data Honorer Lolos Validasi CASN dan PPPK

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, S.IP., M.H.
Example 468x60

Parapatatv.id. | Sentani | DPRD Kabupaten Jayapura meminta data honorer yang lolos verifikasi dan validasi menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar segera diumumkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayapura.

“Kalau soal honorer (siluman) itu saya belum tau pasti, tapi kalau mudah-mudahan dalam pembahasan LKPD besok ini akan ada dilakukan RDP harus yang diutamakan itu untuk di cek. Jika sudah memenuhi syarat, ya diumumkan saja. Begitu menurut saya, karena itu mungkin sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan dari KemenPAN-RB,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, S.IP., M.H., ketika menjawab pertanyaan wartawan usai rapat paripurna pengusulan DOB Yapsi Kaureh, Senin, 15 Mei 2023.

“Begitu ya, sudah harus diumumkan dan tidak boleh ditahan-tahan, kalau memang masih ada (kendala), ya kita cari jalan untuk desak pemerintah pusat, atau bagaimana anak-anak OAP ini harus diperhatikan, terutama anak-anak asli Kabupaten Jayapura, karena ini Otsus dan harus diumumkan,” tegasnya menambahkan.

Terkait honorer, menurut Klemens Hamo, awalnya itu pegawai kontrak, karena sebelumnya ada surat yang keluar dari kepala daerah itu tenaga honorer non ASN itu harus kontrak.

“Selain kontrak, saya pikir kalau memang memenuhi syarat harus diterima yang sesuai dengan regulasi atau peraturan dari MenPAN-RB. Menurut saya harus diterima, tetapi memang masih ada yang belum diterima itu kami tidak tahu. Namun, kami dari DPR terus melakukan pengawasan dan kalau terkait (siluman) itukan ada komisi teknis disini,” tuturnya.

“Ngapain dia lakukan RDP-RDP tiap tahun dengan OPD bersangkutan dan tugas pokoknya itukan memang komisi teknis untuk melakukan RDP, guna mengetahui dan memperhatikan adanya hal-hal (siluman) itu. Apalagi untuk masyarakat asli Kabupaten Jayapura itu wajib hukumnya diterima, dan ngapain ada Otsus juga disini kalau tidak bisa perhatikan orang asli yang sesuai dengan 20-80 itu harus betul-betul dijalankan,” sambung Legislator Partai NasDem Kabupaten Jayapura ini.

Ketika ditanya terkait persoalan honorer siluman yang harus dibongkar, Klemens Hamo menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui pasti terkait informasi honorer fiktif atau siluman tersebut.

“Saya belum tahu pasti, ya mudah-mudahan besok bisa dilakukan RDP disini,” pungkas Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Jayapura ini diakhir wawancaranya. (Irf)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *