Paraparatv.id | Jayapura | Pembangunan ekonomi di Kota Jayapura terus menunjukkan tren positif, Bahkan delapan kali sudah pemerintah kota diganjar predikat WTP oleh BPK RI, membuktikan bahwa pengelolaan anggaran daerah ini cukup transparan dan memuaskan.
Semua capaian itu kontras dengan penanganan sektor kesehatan lingkungan. Kota ini masih dihantui oleh ancaman penyakit malaria.
Penyakit yang ditularkan lewat nyamuk itu masih mengancam kehidupan warga yang mendiami negeri matahari terbit tersebut.
“Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya di Kota Jayapura,” buka Dokter Ni Nyoman dalam sambutannya, Senin (31/10).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura itu mengungkapkan kasus malaria jadi penyumbang kasus tertinggi nomor dua di Papua sekaligus di Indonesia, peningkatan kasus malaria di Kota Jayapura dikarenakan lingkungan sekitar yang tercemar karena pola hidup masyarakat yang kurang sehat.
Selain itu, ia menilai pembangunan sistem pengairan cenderung jauh dari standar dan perawatan yang belum memadai.
“Kasus malaria di Kota Jayapura merupakan masalah yang tidak dapat diintervensi hanya dari sektor kesehatan saja. Tetapi dengan drainase dengan elevasi yang kurang baik, kanal yang tersumbat, umumnya di dataran rendah atau rawa,” katanya.
Kemudian “perilaku manusia yang sering keluar malam, minum obat tidak teratur dan tanah yang tidak layak huni seperti rawa-rawa dan hutan yang berpotensi sebagai tempat perindukan nyamuk,” ungkap Ni Nyoman.
Upaya menekan dampak buruk akibat malaria gencar dilakukan. Termasuk melibatkan peran aktif lintas sektor. Untuk itu Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota bersama Unicef Papua mengadakan pertemuan dan sosialisasi Peraturan Walikota (Perwal) Jayapura No. 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Eliminasi Malaria di Kota Jayapura.
Dalam sambutan Pj. Wali Kota Jayapura yang di wakili oleh Asisten Administrasi Umum, Drs. Amos Solossa juga mengharapkan penurunan kasus malaria perlu adanya penguatan peran kerja sama dengan berbagai pihak.
“melalui program pengendalian malaria dengan pendekatan intervensi pencegahan pengobatan maupun promosi karena itu perlu adanya penguatan peran kerjasama lintas sektor dan lintas program maupun swasta dan juga didukung dengan adanya pembuatan regulasi dalam mendukung percepatan eliminasi malaria”, imbuh Amos.
Pemerintah menargetkan eliminasi kasus malaria secara bertahap di seluruh daerah dapat tuntas pada tahun 2030 selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDG’s).
Sementara itu, Pemerintah Kota Jayapura juga melakukan pendantanganan eliminasi penularan malaria sebagai bentuk keseriusan menekan Malaria di Kota Jayapura. (AY/JT)
