Paraparatv.id|Jayapura| Dalam waktu dekat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakikan road show di 3 Daerah Otonom Baru (DOB) yang telah di bentuk. 3 DOB itu adalah Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo kepada wartawan menjelaskan tujuan dari road show yang akan dilakukan ini adalah untuk melihat kesiapan penyelenggaraan pemerintahan di 3 provinsi yang baru dibentuk itu.
“Road show ini sangat perlu dilakukan, kita mau melihat persiapan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebelum Pemilu tahun 2024. Jadi kita ingin bertemu dan bertatap muka langsung dengan para bupati untuk mempertanyakan komitmen mereka soal penyerahan aset dan fasilitas untu penyelenggaraan pemerintahan di DOB yang baru dibentuk itu” kata John kepada wartawan di Jayapura, Kamis (14/07).
Kata pria yang akrab disapa dengan nama JWW ini menjelang Pemilu serentak tahun 2024 mendatang penyelenggaraan pemerintahan di 3 provinsi yang baru dibentuk itu harus tetap berjalan.
Kata dia untuk pelaksanaan pemerintahan disana nantinya penjabat gubernur akan ditunjuk langsung oleh pihaknya.
“Ini merupakan satu bagian sosialisasi yang kita lakukan setelah revisi Undang-undanh Otsus. Karena berdasarkan hasil evaluasi kami bahwa Peraturan Pemerintah nomor 106 dan 107 tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak masyarakat Papua tidak tahu apa saja yang telah direvisi dari UU Otsus” ungkapnya.
“Nah PP No. 106 dan 107 ini yang sebenarnya harus disosialisaskan oleh pemerintah daerah, tapi selama ini hal ini tidak pernah dilakukan sehingga masyarakat juga tidak tau apa-apa” ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa minggu lalu pihaknya telah melayangkan surat kepada gubernur dan seluruh bupati dan wali kota di Papua untuk mesosialisasikan hal tersebut.
“Sosialisasikan dan di dokumentasikan dalam audio visual untuk kita tahu bahwa perintah untuk mensosialisasikan PP No. 106 dan 107 itu sudah dilaksanakan supaya tidak menimbulkan polemik ataupun banyak pertanyaan sebagaimana apa yang disampaikan masyarakat bahwa dua hal iti tidak pernah disosialisasikan” tuturnya.
Diapun berharap kedepan pemerintah daerah dapat terus mensosialisasikan 2 hal tersebut.
Hal ini dimaksudkan agar 3 DOB yang baru dibentuk ini memiliki pondasi yang kuat dalam penyelengaraan pemerintahan untuk mensejahterahkan masyarakat.
“Jadi gubernur definitif yang nanti terpilih itu hanya akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah pusat” ujarnya.
Ditanyai paraparatv.id soal kapan penyelengaraan pemerintahan di 3 DOB yang baru dibentuk itu akan berjalan, JWW mengatakan, akhir bulan ini pihaknya akan turun ke tiga tempat.
“Itu untuk memastikan pembangunan kantor gubernur, kantor sementara yang akan di pakai oleh penjabat gubernur dan beberapa SKPD karena didalam rapat pembahasan kami itu, di 3 DOB yang baru itu ada 23 SKPD yang akan dijalankan hingga proses pemilihan gubernur definitif di tahun 2024 mendatang” tutupnya. (AI)
