Revisi RTRW, Harus Libatkan Semua Pihak

Aman Jikwa Anggota MRP Pokja Adat Lapago Kamis (24/3/2022)
banner 120x600

Paraparatv.id | Jayapura | Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik III penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua, memasuki Agenda hari ke tiga kegiatan di Hotel Ultima Jayapura, Kamis (24/03/2022).

Aman Jikwa, selaku Perwakilan MRP Pokja Adat Lapago mengatakan dalam wawancara bahwa “dari lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) memberikan apresiasi yang sebesar besarnya kepada teman teman Bappeda Provinsi Papua yang mana telah menyelenggarkan revisi tata ruang wilayah provinsi papua selama 3 hari kurang lebih, sampai saat ini ada diskusi pubik yang sudah dirumuskan beberapa hari yang lalu.

Dari MRP menyampaikan kepada pemerintah provinsi papua bahwa, dalam penataan tata ruang wilayah provinsi papua harus memperhatikan sosial budaya, tetapi juga hak hak dasar masyarakat asli papua, disitu mereka punya hak hak yang paling mendasar adalah masalah tanah kemudian masalah sumber pencarian hidup masyarakat papua tergantung dari alam itu yang perlu diperhatikan.

“Karena hari ini tema besar MRP adalah penyelamatan tanah dan manusia papua jadi walaupun pembangunan itu masuk untuk memperbaiki kehidupan mereka tetapi juga hal hal yang bersifatnya dasar itu tidak berubah itu harapan MRP tapi pembangunan mengikuti tata atau tata kelola atau kehidupan masyarakat setempat” terangnya.

Frans R. Siahaan Team Leader Papua Spatial Planning (PSP) menambahkan ” PSP perannya hanya dua yang pertama membantu atau mendukung provinsi papua untuk menyiapkan persyaratan persyaratan theknis maupun administratif agar sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Yang kedua kita membantu substansi, isi dari rencana tata ruang sendiri, kita membantu pemerintah provinsi papua untuk mempertajam memperkuatnya itu berdasarkan masukan masukan masyarakat.
karena RTRW sebenarnya tidak hanya persoalan theknis tetapi ini adalah kebutuhan dan menjadi kepentingan berbagi pihak, FGD ini dirancang untuk mendengarkan kepentingan dan kebutuhan berbagai pihak.

Tujuannya satu ini semua akan dibawa kedalam konsultasi publik dan kemudian diklarifikasi lagi, ini baru tahapan sekitar 20 persen dari proses dan masi jauh, ini digali nanti tim ahli akan lagi kembali akan memformulasikannya karena apa yang disampaikan oleh masyarakat ini dari berbagai elemen ada elemen dari papua adat, tokoh agama ada juga perangkat perangkat daerah lain ada kehutanan, peternakan, pertanian dan bahkan ada dari angkatan laut, angkatan darat karena memang ditata ruang itu juga ada lokasi lokasi yang menjadi kawasan untuk ketahanan itu semua harus melibatkan berbagai pihak.

“Poinnya adalah ini belum kesimpulan, tetapi ini baru menggali informasi mendapatkan informasi untuk menyusun dua hal tadi pola ruang dan struktur ruang untuk papua kedepannya” terangnya. (SIL/GR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *