BPR/ATR serahkan Sertifikat Pelabuhan Depapre seluas 14,9 Hektare

Foto bersama usai penyerahan sertifikat tanah lokasi pelabuhan peti kemas depapre oleh BPN kabupaten Jayapura,sentani. Selasa (1/3/2022). (febri)
banner 120x600

Paraparatv.id | Sentani | Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Jayapura menyerahkan hasil pengukuran dan sertifikat tanah seluas 14,9 Ha lokasi Pelabuhan peti kemas Depapre kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.

“Tadi sudah Penyerahan sertifikat tanah lokasi dari BPN ke Pemda Kabupaten Jayapura dan pembicaraan lanjut upaya maksimalisasi Kawasan Pelabuhan termasuk Kawasan laut, Alur kapal dan berapa luas peruntukan di sekitar laut untuk kapal manuver dan lainnya,”ujar Bupati Jayapura Mathius Awaitouw di Ruang VIP, Selasa (1/3/2022).

Awaitouw menegaskan sertifikat tanah ini diperlukan untuk kepastian lahan karena hal ini menjadi kendala bagi pemda kabupaten Jayapura mendatangkan investor untuk pengembangan Pelabuhan.

“Pertama kepastian hukum kepemilikan lahan,perencanaan kedepan seperti apa ,apakah Pelabuhan saja ada kawasan lain yang menunjang pelabuhan ,ini harus di rencanakan matang. ada yang mau investasi tapi dia tidak mau hanya sekedar Pelabuhan,dan ini sedang kita jajaki,” katanya Bupati

Sejak diresmikan 24 januari lalu, Awaitouw mengatakan Pelabuhan peti kemas sudah memberi kontribusi ke pemda, dan kontribusi ini sementara didiskusikan terkait kejelasan MOU.

“ yang terpenting , perlu disosialisasikan dulu supaya dapat di lihat oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu Kepala BPN/ATR Kabupaten, Yosep Simon Done mengatakan pengukuran tanah lokasi beberapa waktu lalu dari tanah seluas 24 hektar hanya bisa di sertifikatkan hanya seluas 14.900 m2

“ada beberapa luas bidang tanah yang diukur tetapi tidak dapat disertifikatkan sebanyak 10 ribu hektaran karena berdasarkan peraturan Menteri Agraria no 17 tahun 2016 pasal 8 salah satunya adalah perairan laut dan danau yang tidak bisa di sertifikatkan, untuk itu kita presentasikan hal ini dengan harapan ada tindak lanjut untuk bidang tanah yang sudah kita ukur yang masuk kedalam wilayah laut untuk di lakukan reklamasi atau penimbunan ,” ujar Kepala BPN/ATR Kabupaten Jayapura Yosep Simon Done.

Pemda Kabupaten Jayapura dan BPN/ATR berharap dengan adanya sertifikat tanah lokasi Pelabuhan depapre ini kedepannya tidak ada lagi pemalangan oleh masyarakat dan juga adat.(FB/SRI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *