Pembentukan Tim Hukum Keadilan Demokrasi HAM Papua

Tim Kuasa Hukum Gubernur Papua, Ketua Tim Hukum Saor Siagian (tengah), anggota Stefanus Roy Rehing (kanan) dan anggota Usman Hamid (kiri) berposes usai konferensi pers di aula Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jayapura, Jumat (25/2/2022). (Foto: Sisil)
banner 120x600

Paraparatv.id | Jayapura | Gubernur Papua Lukas Enembe membentuk Tim Hukum untuk Keadilan, Demokrasi dan Hak Azasi Manusia (HAM) di Tanah Papua untuk melakukan Advokasi Hukum dan kebijakan Pemprov Papua terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua.

Tim inti terdiri dari Ketua yakni Saor Siagian dengan dua anggotanya masing-masing Stefanus Roy Rening dan Usman Hamid. Tim tersebut akan merekrut badan pekerja yang diambil dari para ahli dan orang orang berintegritas.

Juru Bicara (Jubir) Gubernur Papua, Rivai Darus menjelaskan ketiganya adalah advokat yang sudah berpengalaman di bidang hukum, penghormatan HAM dan demokrasi, termasuk reformasi institusi keamanan di tingkat nasional.

“Jadi Bapak Gubernur mempercayakan penanganan urusan tersebut kepada mereka. Apalagi PBB pun menanyakan kasus pengungsian dan kekerasan di Papua”, kata Jubir Rivai Darus saat gelar konferensi pers di Jayapura, Jumat (25/2/2022).

Ketua Tim Hukum Keadilan Demokrasi dan HAM di Tanah Papua Saor SIagian prihatin adanya tekanan  maupun ancaman kriminalisasi dari pejabat tertentu terhadap Gubernur Lukas Enembe. “Kami akan mendorong adanya perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Ini negara hukum dan demokrasi, tak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan institusi apa pun,” kata Saor Siagian.

Hal senada juga dikatakan Stefanus Roy Rening selaku rekan Saor Siagian, pihaknya diberi kuasa melakukan pendampingan hukum, pemberian keterangan dan atau klarifikasi pada setiap instansi yang terkait dengan masalah hukum maupun politik hukum di Tanah Papua.

“Terutama dalam kerangka kebijakan otonomi khusus dan perlindungan hak-hak OAP. Tidak tertutup kemungkinan kami juga menempuh langkah advokasi hukum litigasi dan non-litigasi,” kata Roy Rening lulusan doktor dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat.

Masih anggota tim yang sama, Usman Hamid juga menambakan Gubernur Papua Lukas Enembe pernah membentuk Tim Kemanusiaan Kasus Kekerasan Terhadap Tokoh Agama di Intan Jaya, khususnya pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani dan 2019 mengusulkan perdasus perihal penyelesaian kasus pelanggaran  hak asasi di Papua.  “Kami akan mendorong tindak lanjut kebijakan itu, agar korban melihat keadilan,” kata Usman.

Hal ini juga sebagai perwujudan reformasi institusi. Baik TNI, POLRI, maupun BIN yang berperan di Tanah Papua agar ada jaminan ketidakberulangan,” (SIL/ITH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *