Berhentinya Aktifitas Ekonomi Perbatasan RI-PNG

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw RI-PNG. (Foto: ITH)
banner 120x600

Paraparatv.id | Jayapura | Pintu perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) di Skouw Wutung, Distrik Muaratami, Kota Jayapura masih ditutup, tak ada lagi aktivitas ekonomi. Selain itu, jalur-jalur nonformal dijaga ketat aparat keamanan. Kondisi tersebut terjadi, lantaran penularan COVID-19 saat ini di Papua makin tinggi.

Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPPKLN) Provinsi Papua, Suzana Wanggai mengatakan sebelumnya telah disepakati antar dua negara membuat Standard Operating Procedure (SOP), dari hasil pertemuan Special Session On Border Issue adalah pertemuan dua negara terkait dengan issue issue perbatasan.

“Dalam pertemuan tanggal 6 Desember 2021 sudah menyepakati untuk dua Negara membuat SOP,” kata Suzana belum lama ini.

Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPPKLN) Provinsi Papua, Suzana Wanggai. (Foto: Sisil)

SOP bagaimana untuk membuka pintu batas secara resmi, lanjutnya, dengan prosedur prosedur sesuai dengan Protokol Kesehatan. “Semoga komunikasi dengan pihak PNG untuk supaya bisa buka kembali pintu batas sehingga masyarakat bisa melalui pintu resmi,” ujarnya.

Pihaknya menjelaskan prosedurnya tentu akan dijaga ketat dalam arti dari pihak-pihak yang dalam hal ini karantina kesehatan terutama yang akan didepan untuk melakukan pemeriksaan, namun saat ini belum dilakukan. Menurutnya, hal ini menyangkut dua negara yang tentunya harus disepakati oleh pemerintah PNG, kalau untuk pemerintah telah menyepakati secara internal Indonesia.

“Karena kalau semakin lama kami tutup, berarti semakin besar pula kami membuka aktifitas-aktifitas yang tak resmi, semakin lama tutup berarti semakin besar untuk aktifitas illegal tetap jalan,” kata Suzana.

Pihaknya berharap, penutupan ini menyangkut dua negara tentu harus ada kesepakatan bersama. “Mudah mudahan saja bisa segera pintu resmi dibuka dan dijaga, untuk jumlah kasus COVID-19 di PNG untuk sekarang tercatat rendah,” ujanya.

Menurutnya apapun keputusannya, semua harus tetap menghargai keputusan dari negara dalam rangka untuk mengamankan negara mereka, dan tak bisa memaksakan negara tetangga, karena itu dalam rangka keamanan negara mereka. (SIL/ITH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *