Paraparatv.id | Jayapura | Proyek Pembangunan Jembatan Kali Amienweri I di Kabupten Supiori senilai 6 (enam) miliar lebih, dimana lebih dari 5 tahun mangkrak ini perlu mendapatkan perhatian khusus KPK.
Pegiat antikorupsi Supiori, Korneles Materay menyatakan bahwa urgensi pengambilalihan kasus (supervisi) KPK karena ketidakjelasan pengusutan kasus di Polres Supiori dan adanya dugaan keterlibatan pejabat negara di daerah.
Korneles menduga ada permainan yang melibatkan pejabat negara di daerah sehingga proyek-proyek di Supiori tidak berjalan semestinya.
Materay menuturkan proyek mangkrak di Supiori ada beberapa kasus, namun karena dominannya hubungan patronase dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut membuat tak selesai.
“Patut diduga proyek mangkrak itu karena pejabat di daerah turut bermain bersama pihak swasta. Ini bisa dilihat dari hubungan/afiliasi yang istimewa antara kontraktor dengan pejabat daerah yang menjalankan roda pemerintahan daerah. Sungguh disayangkan karena akibat praktik menyimpang ini terhadap beberapa proyek yang bisa dilihat kasat mata di daerah itu,” ungkap Korneles Materay dalam siaran pers yang diterima media ini, Selasa (16/11/2021).
“Sejak tahun 2018, kasus ini telah dilaporkan ke Polres Supiori. Penyidik telah melakukan beberapa penyitaan dan pemeriksaan saksi-saksi bahkan ditambah penyidikan tambahan pada bulan Juli 2020 tapi hasil penyidikan tidak diketahui sampai hari ini,” lanjut Materay
Menurutnya, sejak 7 Oktober 2021, laporan/permohonan mengusut dugaan korupsi Pembangunan Jembatan Kali Amienweri I telah disampaikan kepada KPK. Dirinya berharap KPK menaruh atensi lebih pada kasus ini.
” Sesuai kewenangan KPK dalam Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 kami minta supervisi.” terangnya.
Korneles Materay yang juga pendiri lembaga Tapele ini menyatakan akan sulit mengharapkan kasus ini selesai di Polres Supiori. Karena itu supervisi KPK ini bertujuan agar cepat terungkap dalang-dalang kasus, sehingga dapat dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. (SA/sri)
