Paraparatv.id | Yapen | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Yohanis G Raubaba berharap kepada Pemerintah Daerah Yapen melalui BKD untuk membuka kesempatan kepada SKPD yang memiliki tenaga honorer maupun kontrakan melakukan verifikasi kembali secara teliti agar nama -nama yang diumumkan memenuhi syarat dan ketentuan.
Hal itu dikemukakan Yohanis Raubaba kepada awak media usai menerima aspirasi para tenaga honorer dan kontrakan dilingkup kabupaten kepulauan Yapen yang namanya tidak masuk dalam daftar verifikasi dan validasi terhadap usulan eks tenaga honor K2 yang tidak lulus seleksi CPNS tahun 2013 dan tenaga kontrak yang mempunyai masa kerja lebih dari 5 Tahun.
Dia meminta agar Nama-nama yang dikeluarkan harus benar-benar memenuhi syarat dan kriteria karena BKN Pusat dan BKN Provinsi Papua memiliki syarat-syarat tertentu mulai tingkat usia sampai pengabdian dan SK bahkan harus bisa dibuktikan dengan ,SPP, SPM, SP2D , serta kapan pembayaran gajinya .
“Ini kriteria-kriteria yang memang ada kesulitan-kesulitan oleh pemerintah daerah untuk mengusulkan itu ke BKN Provinsi dan Pusat , tetapi kita bersama pemerintah menginginkan bagaimana supaya mereka ini bisa diperjuangkan bukan hanya pada kuota 600 orang tetapi ada program P3K juga bisa mereka diikutkan” terang Raubaba.Kamis (24/9/2021).
Dia menilai aksi protes yang dilakukan para tenaga honor dan kontrakan ini adalah hal yang wajar pasalnya mereka sudah mengabdi cukup lama sehingga mereka menyampaikan ketidakpuasannya.
” saya pikir ini hal yang wajar karena mereka sudah mengabdi karena ada guru yang mengabdi mulai tahun 2012 bahkan tahun 2008″ ujar Anis.
Dikatakan hal ini terjadi karena dari pemerintah pusat hanya memberikan kuota kepada pemerintah daerah hanya 600 orang yang didalamnya termasuk tenaga honor K2 tahun 2013.
” K2 yang tidak lulus tahun 2013 itu sudah terisi sebanyak 131 orang sehingga suka tidak suka mereka harus diprioritaskan sehingga kuota untuk kabupaten kepulauan Yapen hanya terisi 600″ kata Politisi partai Demokrat ini.
Menurutnya dari jumlah sebanyak 2452 tenaga honor di Yapen yang dikirim ke BKN Provinsi Papua telah dikembalikan lagi untuk dilakukan diverifikasi dan validasi ulang oleh dinas-dinas sehingga prosesnya belum berakhir.
Sebelumnya Bupati kepulauan Yapen,Tonny Tesar bersama Wabub Frans Sanady dan Beberapa kepala-kepala SKPD menerima dan memberikan penjelasan kepada ratusan para tenaga honor dan kontrakan yang tidak puas dengan hasil pengumuman daftar nama-nama verifikasi dan validasi usulan tenaga honor dan kontrakan di gedung Silas Papare Serui.
Dalam pertemuan itu bupati memberikan kesempatan kepada para tenaga honor dan kontrakan untuk menyampaikan data-datanya kembali di instansinya masing-masing guna dilakukan pengecekan lebih selektif. (HB)
