Gubernur Papua Lapor Apa ke Presiden Jokowi?

0
808
Jubir Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus. (Foto: Istimewa)

Paraparatv.id | Jayapura | Gubernur Papua Lukas Enembe akan melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo tentang adanya mal adminitrasi atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang dengan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen OTDA tertanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan pelaksana harian (PLH) Gubernur Papua.

“Hingga hari ini perlu ditegaskan bahwa Bapak Lukas Enembe masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua,” kata Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus ke wartawan di Dok II Jayapura, Kantor Gubernur Papua, Jumat (25/6/2021).

Dikatakan Rifasi, Gubernur Papua menyayangkan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen OTDA tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan PLH Gubernur Papua.

“Kami melihat adanya indikasi mal administrasi yang terjadi, sebab penunjukan tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar,” kata Rifai.

Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 857.2590/SJ tanggal 23 April 2021, kata Rifai, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah tetap melalui koordinasi kepada Gubernur Papua.

“Namun praktik kemarin memperlihatkan bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya koordinasi kepada Bapak Lukas Enembe diacuhkan dan tidak digunakan.” kata Rifai.

Dikatakannya, dalam waktu dekat Gubernur Papua Lukas Enembe akan melaporkan dugaan mal administrasi ini kepada Presiden Republik Indonesia dan juga akan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat Papua.

“Masyarakat Papua diminta untuk tetap bijak dalam menerima dan menyaring segala bentuk informasi yang keliru berkaitan dengan Gubernur Lukas Enembe. Gubernur meminta agar Rakyat Papua tidak terprovokasi atas isu apapun,” ujarnya.

Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe, lanjut Rifai, mengingatkan agar publik dan para elit di Papua untuk tidak terlalu gaduh membahas pengisian kursi Wakil Gubernur Papua. “Gubernur meminta agar kita semua menghormati adat yang berlaku hingga 40 hari duka Almarhum Klemen Tinal terlewati,” kata Rifai.

Gubernur meminta seluruh masyarakat bersama-sama menjaga keamanan tanah Papua dan hindari segala aktivitas yang bersifat destruktif dan inkonstitusional. Papua adalah tanah yang penuh damai, sebab kasih menyertai kita semua.

Apa itu Maladministrasi?

Sekedar diketahui, sesuai undang-undang 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut.

Hal ini juga termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Bentuk-bentuk maladministrasi yang paling umum seperti penundaan pelayanan yang berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum dan salah pengelolaan. (AY/Redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here