Paraparatv.id | Jayapura | Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya mendesak Kejaksaan Tinggi Papua untuk segera menghentikan penyelidikan Kasus Dugaan Pengelapan dana yang di laporkan di Kejati Papua .
Ratusan massa yang mengatasnamakan Masyarakat dan Mahasiswa tersebut, Senin, 18 Januari 2021 mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua untuk meminta penghentian penyelidikan dugaan Penggelapan dana oleh Kepala Kampung di Puncak Jaya .
Wekis Wonda Mily selaku Ketua Masyarakat dan Mahasiswa peduli pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya mengatakan,pengelolaan keuangan terbaik adalah kabupaten Puncak Jaya dengan mendapatakan predikat Wajar Tampa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sehingga oleh Karena itu Masyarakat dan Mahasiswa pengawal Pembangunan di Puncak Jaya mengklarifikasi bahwa dugaan-dugaan dari oknum-oknum yang bermain sama sekali tidak benar
“ Saat ini masyakat puncak Jaya 27 distrik mereka melakukan aktifitas seperti biasa , tapi oknum yang sedang bermain melapor ini adalah orang yang betah tinggal di Jayapura, oleh karena itu kami datang disini tidak boleh lagi ungkit-ungkit masalah puncak jaya lagi, masalah puncak Jaya sudah aman “ ungkap welis saat jumpa pers bersama wartawan di Kanto Kejati Papua Senin, 18 Januari 2021
Kedatangan semua komponen Mahasiswa da Masyarakat Puncak Jaya ke Kejati Papua untuk mendesak agar laporan dugaan penyalah gunaan anggaran dana Desa tersebut segera di hentikan Karena sama sekali tidak benar ,jika Kejaksaan Negeri ngotot untuk memaksakan penyelidikan kasus tersebut maka pihaknya akan menurunkan masa yang lebih besar untuk mengepung Kantor Kejaksaan Tinggi Papua (Kejati )
“ Hari kami datang ini terakhir jadi behenti pengusutan penyelidikan , karena kemarin tim Penyidik naik ke puncak Jaya kami cek Info bukan penyidik Kejati , tapi Supir yang naik baru pemeriksaan malam-malam , yang di tunjuk data lima distrik , Gurage, Irimuli,Mulia ,Tinggi Nambut dan muara tapi cuma 7 orang yang di periksa,“ Katanya .
Menurut Welis kasus tersebut ada permainan dari oknum-oknum tertentu , sehingga Pihaknya menegaskan tidak ada lagi pertumpahan dara di wilayah Puncak Jaya mulai hari ini di hentikan segala bentuk kekerasan di Puncak Jaya
” Pemerintah puncak Jaya bekerja sangat luar biasa sudah menjalin kebersamaan , sehingga saat ini bagaimana caranya konflik 2017 bayar masalah mereka usahanya bagaimana bayar kepala 1 Kepala 3 M , kami tidak mau terjadi pertumpahan darah lagi, “ ujarnya.
Misatus Wonda, SE selaku sekretaris Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya menambahkan terkait laporan penggelapan dana yang di laporkan oleh oknum-oknum tertentu ,sehingga jika ada 302 kampung di kabupaten Puncak Jaya yang di sinyalir maka seharusnya di periksa semua , tetapi mengapa hanya beberapa kampung yang di periksa, sehingga hal tersebut menjadi pertanyaan bagi masyarakat di Kabupaten tersebut
“Kalau memang 302 kampung di periksa semua tidak masalah , tapi kenapa hanya beberapa kampung saja .mereka di periksa pada malam hari di Polres di fasilitasi oleh kapolres, akhirnya masyarakat demo Kapolres “ Imbuhnya.
Lanjut Misatus dari kejadian tersebut sebagian besar kepala Kampung di Punca Jaya menolak Kejati Papua untuk melajutkan proses penyelidikan tersebut, sehingga mereka mendesak agar kasus ini segera di hentikan .
Sementara Alexander Plt. Asintel kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua mengapresiasi aspirasi yang di smapaikan oleh Masyarakat dan Mahasiswa Puncak Jaya, karena ini meruapakan bentuka kontrol terhadap aparat penegak Hukum di Kejati Papua dalam melaksanakan tugas dan kewenangan di tanah Papua
”Yakinlah dan percaya bahwa kita akan bekeja secara profesional untuk kebaikan tanah papua kami tidak akan kanan dan kiri, “ Pungkasnya.(Nesta)
