Paraparatv.id | Sentani | Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), menggelar Lokakarya dan Focus Group Diskusi (FGD), yang membicarakan tentang rencana aksi Jayapura satu data yang terintegrasi dengan Distrik sebagai pusat data.
Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel HoreX, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura ini, dibuka secara resmi oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si, didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura John Wicklif Tegai dan Program Manager Kompak Landasan Septer Manufandu.
Lokakarya dan FGD tersebut bekerjasama antara Pemkab Jayapura dalam hal ini Bappeda dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) serta Bursa Pengetahuan Kawasan Indonesia Timur (BAKTI).
“Kalau kita bicara pembangunan itu tidak terlepas dari perencanaan. Karena perencanaan ini sangat membutuhkan data dan sampai saat ini data kita itu masih lemah,” tutur Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura John Wicklif Tegai kepada wartawan usai pembukaan Lokakarya dan FGD tentang Rencana Aksi Jayapura satu data yang terintegrasi dengan Distrik sebagai pusat data, Selasa 15 Desember 2020.
“Kita juga tidak bisa pungkiri, bahwa hampir di setiap OPD tekhnis maupun data-data sekunder atau umum kita seperti letak geografis, kondisi geografis dan jumlah penduduk itu dari BPS memang kita dapat, tapi BPS kan Pendekatannya berbeda karena setiap 10 tahun baru lakukan sensus,” sambungnya.
Dalam waktu berjalan itu biasanya menggunakan parameter untuk memprediksi. Namun yang dibutuhkan pihaknya adalah data yang valid atau riil.
“Sehingga dengan semangat yang dibangun oleh bapa Bupati dan bekerjasama dengan KOMPAK dan BAKTI ini, kita punya mimpi yang besar untuk ada satu data yang dipakai oleh semua OPD,” ujarnya.
“Nah, hal ini di integrasikan dengan Distrik sebagai pusat data dan informasi. Oleh karena itu, setiap Distrik punya data yang valid. Karena rentang kendali antara masyarakat di Kampung dengan Kabupaten, kemudian OPD tidak terlalu proaktif untuk melakukan validasi terhadap data teknisnya. Akibatnya kita berjalan ini seperti meraba-raba, seperti kata pa Bupati dalam sambutannya itu orang buta tuntun orang buta, jadi kita harus punya data yang valid,” tambah John Wicklif Tegai.
Sementara itu, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si, kepada wartawan usai membuka kegiatan lokakarya dan FGD tersebut menyebutkan hambatan yang dialami adalah ego sektoral.
“Jadi ego sektoral ini bukan lokal Pemkab Jayapura, tapi memang dari pusatnya seperti itu. Hal ini saya sudah ikuti sekitar 4 atau 5 tahun lalu. Kita bicara di pusat itu lintas kementerian/lembaga untuk Indonesia satu data yang difasilitasi oleh Bank Dunia, yang terus menerus kita bicara,” ucapnya.
Karena itu, kata Bupati Mathius, salah satunya Kabupaten Jayapura ini ingin dijadikan pilot project. “Saya lihat sampai sekarang ini kita masih lakukan diskusi. Oleh karena itu, kalau birokrasi seperti itu mungkin kita lebih baik putar saja yakni, mulai dari kampung saja atau tidak ada birokrasi dari bawah,” katanya. (Nesta)
