Anggaran 2021 Fokus Pada Penyelesaian Pekerjaan Ruas Jalan Alternatif Jayapura

0
189
Sekda Kabupaten Jayapura, Dra. Hanna S. Hikoyabi, S.Pd, M.KP

Penulis : Irfan

Sentani, Paraparatv.id – Karena masih banyaknya persoalan dan juga masalah lahan berdampak pada sejumlah kegiatan fisik. Salah satunya penyelesaian pengerjaan ruas jalan alternatif. Penyelesaian pengerjaan jalan alternatif itu akan menjadi prioritas tahun 2021 untuk dikerjakan.

“Maka dari hasil rapat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Jayapura itu, kami laporkan kepada bapa bupati. Dan, bupati sudah menunjuk ada kebutuhan yang sangat di prioritaskan, petunjuk itu lah yang akan kita bawa ke dalam rapat berikut lagi di TAPD. Yang di rekomendasikan oleh bupati itu, bahwa kita harus menyelesaikan jalan alternatif,” terang Dra. Hanna S. Hikoyabi, S.Pd, M.KP, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, baru-baru ini.

Hanna Hikoyabi mengatakan, sesuai hasil rapat awal dari tim anggaran pmerintah daerah (TAPD) Jayapura dan juga sesuai dengan rekomendasi Bupati Jayapura, bahwa tahun 2021 nanti ada sejumlah program prioritas yang akan dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura diantaranya menyelesaikan pekerjaan ruas jalan alternatif yang sampai saat ini sebagiannya masih belum tuntas.

Lanjutnya menyatakan, ada beberapa ruas jalan alternatif yang sudah diprogramkan untuk dikerjakan. Namun sampai saat ini belum tuntas, karena sekarang masih ada persoalan. Misalnya, jalan yang sudah dibuka dari Asei ke Kampung Nendali dan lanjut ke Yabaso. Kemudian ada bagian lain di ruas jalan alternatif itu yang bermasalah seperti jalur jalan yang berada di tengah-tengah Khalkote dan jalan keluar.

“Kemarin rapat penyelesaian untuk Nendali, sudah selesai dan sekarang sudah dikerjakan. Yang belum itu berada di tengah-tengah Khalkote dan jalan keluar. Hal ini harus segera diselesaikan, agar pembahasan lanjutan di tim anggaran pemerintah daerah. Kita akan lihat kembali kecukupan pendapatan kita di perubahan anggaran ini. Apakah cukup untuk bisa menyelesaikan pembayaran jalan alternatif tersebut,” bebernya.

Meski begitu, menurut Sekda Hanna, dari sisi kewenangan, sebenarnya ada keterlibatan dari pihak Provinsi Papua untuk menyelesaikan persoalan lahan yang digunakan untuk pekerjaan ruas jalan alternatif.  Yang menjadi kewenangan provinsi adalah dari Asei sampai Nendali. Karena jumlah luas lahan yang digunakan di atas 5 hektar.

“Kalau di bawah 5 hektar itu menjadi kewenangan Kabupaten, tetapi kalau di atas 5 hektar itu menjadi kewenangan BPN Provinsi Papua,” jelasnya.

Menurutnya, persoalannya sehingga menghambat pekerjaan lurus jalan alternatif ini, karena ada beberapa suku yang belum memberikan keluasan lahan kepada pemerintah agar terus jalan ini bisa dikerjakan oleh Balai Besar Jalan. Mengenai hal itu, pihaknya terus membangun koordinasi dengan masyarakat adat untuk bagaimana selanjutnya pekerjaan terus jalan alternatif ini bisa diselesaikan.**

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here