POLDA PAPUA GELAR PEMETAAN DAERAH RAWAN KONFLIK PILKADA DI 11 KABUPATEN DAN PON 2020 DI PAPUA

0
440

Paraparatv.Id | Jayapura | Kepolisian Daerah Papua kini mulai melakukan pemetaan terhadap daerah rawan konflik pada Pilkada serentak yang akan diikuti 11 kabupaten di Provinsi Papua dan juga pelaksanan PON XX tahun 2020 di Provinsi Papua.

Sementara itu, dalam mengsukseskan dua agenda besar Negara tersebut dimana pada Hari Rabu (8/1) pagi kemarin pihak Polda Papua melakukan membuka rapat kerja teknis fungsi intelkam tahun 2020 di Mapolda Papua.

Wakapolda, Brigjen Pol. Yakobus Marjuki mengatakan, pemetaan ini penting sebagaimana untuk mengfungsikan unit-unit Inteljen agar berpikir memetakan ancaman kaitan dengan Pilkada serentak di 11 Kabupaten pada tahun 2020 ini dan juga pada pelaksanaan PON pada bulan Oktober 2020 mendatang.

Ditanya soal daerah yang berpontensi terjadinya rawan konflik pada 11 Kabupaten yang ikut Pilkada serentak tersebut, Wakapolda mengatakan semua masih dalam tahap pembicaraan, namun jika dilihat dari intel dasarnya dimana Kabupaten Waropen masih menjadi catatan, pasalnya pada Pilkada 5 tahun llau ada terjadi masalah.

Bahkan dalam pemetaan itu, Kabupaten Waropen menjadi contoh wilayah rawan yang patut diantisipasi,sehingga pihaknya harus cermati dan didiskusikan dan hasolnya nanti berupa rangking kerawanan untuk selanjutnya disajikan kepada Kapolda untuk selanjutnya bisa menyusun rencana pengamanannya.

Wakapolda mengaku, pemetaan ancaman Pilkada serentak harus terealisasi dalam waktu sebulan kedepan,karena selanjutnya akan dibuatkan reaksi.

Menurutnya, seluruh wilayah di Papua akan diantisipasi dalam Pilkada mendatang, namun tingkatan kerawanan berbeda di setiap daerah. Hal ini juga menjadi rujukan dalam penempatan personel BKO Brimob agar lebih tepat dan cepat dalam penanganan gangguan.

Lanjut Wakapolda, bahwa pihaknya akan melakukan pertemuan dengan penyelanggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu sehingga dapat meminimalisir masalah yang terjadi dan saling mengingatkan.

Dirinya juga meningatkan agar penyelenggara harus independen, Polri dan TNI harus netral dan paling penting harus paham semua, pihaknya juga disini mengingatkan kepada personel agar menangani setiap permasalahan yang berkembang secara profesional, bijak dan proporsional dan jangan ada anggota Polri yang ikut terlibat dalam dukung-mendukung, kampanye terselubung maupun memanfaatkan fasilitas dinas guna kepentingan partai politik.

Laporan : Hans Palen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here