Paraparatv.id | Jayapura | DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Senin malam 2 Desember 2019 telah menyerahkan rekomendasi berupa Surat Keputusan (SK) Kepada dua Pelaksana tugas (Plt) yakni Plt DPC Kab. Paniai Thomas Sondegau dan Plt DPC Kab. Sarmi, Willem Karel Indey.
Selain itu, DPP Partai berlambang bintang mercy melalui DPD juga merekomendasikan calon –calon Ketua DPR dan juga Wakil Ketua DPR di tujuh Kabupaten/Kota Provinsi Papua yakni Kabupaten Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Pengunungan Bintang, Lany Jaya, Waropen, Kep Yapen, Tolikara, Intan Jaya dan Boven Digul.
Pada kesempatan itu, hadir Mathias Tabuni sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya periode 2020 – 2024. Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang periode 2020 – 2024 kepada Denis Urukmabin. Ketua DPRD Kab. Mamberamo Tengah diberikan kepada Hengky Jikwa dan juga Wakil Ketua I DPRD Kab. Lani Jaya.
Kepada wartawan Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Ricky Ham Pagawak didampingi Sekretaris Partai Carolus Bolly bersama pengurus inti menjelaskan nantinya dua Plt DPC Partai ini akan melaksanakan atau mengendalikan organisasi Partai yang ada di daerah mereka masing – masing. Sedangkan untuk tampuk pimpinan DPRD di daerahnya masih harus menunggu SK pimpinan DPRD dari Gubernur.
“Setelah mereka terima seterusnya mereka lapor ke DPR masing-masing dan dari DPRD yang ada akan diusulkan ke Bupati untuk Bupati meneruskan kepada Gubernur untuk pembuatan SK Pimpinan DPR tahun 2020,”jelasnya.
Sementara itu, untuk DPC Kabupaten Paniai hanya dilakukan konsolidasi guna mempersiapkan kedepan agar sesegera mungkin di defenitifkan. Sehingga partai ini betul-betul mendapat kepercayaan dari masyarakat.
“Tapi saya kira ini teknis. Kepercayaan rakyat ada terhadap Demokrat. Akan tetapi itu kondisi yang terjadi di masing-masing daerah yang kita tidak bisa hitung. Jadi bisa disengaja untuk Demokrat tidak ada kursi dan juga karena memang betul-betul masyarakat inginkan partai ini,”ungkapnya
“Tetapi kami yakin di seluruh Tanah Papua dengan posisi Ketua DPD yang juga Gubernur saya kira Demokrat juga dipercaya. Tapi mungkin ya itu ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di masing-masing daerah, sehingga ada dua Kabupaten di Provinsi Papua yang Demokrat tidak mendapatkan kursi yakni Kabupaten Paniai dan Kabupaten Biak Numfor,”tambahnya.
Diketahui ada dua Kabupaten yang belum diserahkan yaitu kabupaten Tolikara dan Kabupaten Intan Jaya yang akan dibahas dalam rapat THT pengurus lengkap di DPD Provinsi. **(er)
