Paraparatv.id | Jayapura | Menjelang akhir tahun anggaran, Wakil Wali Kota Jayapura Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM mengingatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hal itu disampaikan saat memimpin apel gabungan di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, Senin (8/12/2025).
Dalam arahannya, Rustan Saru menegaskan bahwa batas akhir penutupan anggaran (closing anggaran) akan berakhir pada pertengahan Desember 2025 atau tersisa sekitar dua minggu lagi. Sementara itu, berdasarkan data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), realisasi APBD Kota Jayapura baru mencapai 77,5 persen.
“Masih ada 22,5 persen anggaran yang belum terserap. Pertanyaannya: bisa atau tidak 22,5 persen ini terserap dalam waktu tersisa? Tidak sampai 2 minggu. Dengan efektivitas kerja yang tersisa,”Tegas Rustan
Ia menjelaskan bahwa persoalan paling krusial berada pada belanja modal, yang realisasinya baru mencapai sekitar 53 persen, sehingga menjadi fokus utama untuk segera dipacu. Rustan juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat saat ini melakukan pemantauan ketat terhadap realisasi APBD 2025 di seluruh daerah, termasuk Kota Jayapura.
Menurutnya, apabila serapan anggaran tidak optimal hingga akhir tahun dan harus dikembalikan, maka Pemerintah Kota Jayapura akan dinilai gagal dalam menjalankan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Semestinya di bulan Desember ini kita tinggal menyusun laporan, mengecek kualitas pekerjaan , apakah sudah baik dan aman, bukan justru masih bekerja keras. Kita akan menghadapi hari raya tetapi pekerjaan masih menumpuk. Ini harus dipacu,”ujarnya.
Wakil Wali Kota juga menyoroti rendahnya penyerapan dana kampung serta belanja modal di sejumlah OPD yang masih belum maksimal. Ia meminta seluruh kepala OPD, kepala badan, kepala distrik, lurah, kepala puskesmas, kepala kampung, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga mitra pelaksana seperti konsultan dan kontraktor untuk bekerja lebih serius, termasuk lembur bila diperlukan.
“Pekerjaan harus optimal, tidak bisa tidak. Kepala OPD harus memonitor langsung. Kalau sampai kita gagal, ini menjadi koreksi bersama,”tegasnya
Rustan Saru meminta seluruh perangkat pemerintah daerah meningkatkan koordinasi internal serta mempercepat progres pekerjaan fisik maupun administrasi, sebelum batas closing anggaran pada pertengahan Desember 2025.(Redaksi)
