Paraparatv.id |Sentani| – Wakil Ketua III DPRK Jayapura, Nelson Ondi, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Jayapura agar tidak terjebak dalam euforia pembangunan “ide gila” tanpa perencanaan matang dan perhitungan fiskal yang realistis. Menurutnya, semangat membangun secara besar-besaran memang perlu, namun tetap harus menggunakan akal sehat dan berpijak pada kondisi keuangan daerah yang terbatas.
Dalam keterangannya di ruang kerja, Rabu malam (08/10), Ondi menegaskan bahwa hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait KUA-PPAS Tahun 2026 menunjukkan kondisi keuangan daerah yang cukup mengkhawatirkan. Kabupaten Jayapura dipastikan tidak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun anggaran 2026.
“Tahun 2026 itu tidak ada DAK untuk Kabupaten Jayapura. Jadi, postur APBD kita mengalami penurunan. Sumber pembiayaan pembangunan hanya akan bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Ondi.
Dana Otsus Turun, Akuntabilitas Masih Lemah
Lebih lanjut, Ondi menyoroti penurunan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Kabupaten Jayapura dari Rp217 miliar menjadi Rp164 miliar pada tahun 2026.
Namun, hingga kini, DPRK Jayapura belum menerima laporan resmi penggunaan Dana Otsus tahun sebelumnya, yang seharusnya menjadi dasar evaluasi dan perencanaan.
“Manfaat dari dana Otsus tahun sebelumnya saja kita belum tahu, karena belum ada data valid. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2021 Pasal 39, pemerintah daerah wajib membuat laporan tahunan penggunaan dana Otsus yang diserahkan ke sejumlah lembaga. Sampai hari ini, laporan itu belum ada,” tegas Ondi.
Ketiadaan laporan ini, lanjutnya, menjadi catatan serius tentang lemahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Tanpa data yang jelas, sulit menilai sejauh mana Dana Otsus telah memberi manfaat bagi masyarakat.
Pembangunan Harus Terukur, Bukan Sekadar Retorika
Menanggapi pernyataan Bupati Jayapura yang menyebut akan menggunakan “ide gila” dalam membangun daerah pada tahun 2026, Nelson Ondi menilai bahwa inovasi memang penting, namun tidak boleh melampaui batas rasionalitas dan perencanaan anggaran.
“Boleh saja punya ide gila dalam membangun, tapi harus tetap gunakan akal sehat. Kalau mau gunakan Rp100 miliar untuk beasiswa, harus jelas berapa per tahun dan siapa penerimanya. Kalau mau bangun gereja, harus tahu dari mana sumber dananya. Sekarang ini, anggaran kita justru menurun,” ujar Ondi.
Ia menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan secara merata dan adil bagi seluruh wilayah di Kabupaten Jayapura.
“Kabupaten ini bukan hanya Sentani dan sekitarnya. Ada 19 distrik dan 139 kampung yang semuanya berhak merasakan pembangunan,” tambahnya.
Nelson Ondi menuturkan, Fraksi Otsus DPRK Jayapura akan memperkuat peran pengawasan terhadap setiap kebijakan pembangunan, khususnya yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus.
Menurutnya, penurunan alokasi dana justru menuntut pemerintah agar lebih selektif dan efisien dalam mengelola anggaran.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami ingin memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Dana Otsus yang menurun harus dimaksimalkan penggunaannya, bukan disia-siakan untuk proyek yang tidak berdampak,” katanya.
Pernyataan Nelson Ondi memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jayapura.
Jika pemerintah daerah berupaya mendorong pembangunan agresif dengan ide-ide besar, DPRK justru mengingatkan agar ambisi tersebut tidak mengabaikan realitas fiskal, transparansi, dan pemerataan pembangunan.
“Kami dukung semangat membangun, tapi pembangunan harus punya arah dan dasar. Jangan karena semangat ‘ide gila’, kita justru kehilangan akal sehat dalam menyusun kebijakan,” ujarnya menutup pernyataan.
Dengan hilangnya Dana Alokasi Khusus dan menurunnya Dana Otsus, tahun 2026 diprediksi menjadi tahun penuh tantangan bagi Kabupaten Jayapura.
Namun, bagi DPRK, tantangan itu bukan alasan untuk berhenti membangun, melainkan momentum untuk membangun dengan cerdas, transparan, dan berkeadilan.
“Ide gila boleh, tapi harus tetap waras dalam perencanaan. Karena tujuan akhirnya bukan proyek besar, tapi kesejahteraan rakyat di seluruh distrik Kabupaten Jayapura,” pungkas Nelson Ondi. (Arie)
