Paraparatv.id | Jayapura | Tokoh Muslim Papua, Amir Madubun mengkritik pernyataan Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni dalam pertemuan bersama sejumlah Tokoh Muslim di Kota Jayapura.
Dalam pertemuan yang berlangsung di
Sekretariat Yayasan Hikmah Yaa Bunayya Waena, Pj Gubernur seolah,-olah mengarahkan untuk menggunakan hak pilih yang dapat menjaga keamanan Papua.
“Bapak Ibu silakan menggunakan hak pilihnya untuk sekarang memilih gubernur dan wakil gubernur Papua, pemimpin kita, Imam kita memimpin kita yang akan menjaga keamanan. Mencari akses bantuan mencari investor mencari dukungan,” ucap Agus Fatoni dalam pertemuan.
Demikian pula saat berkunjung ke Kantor Wali Kota Jayapura bersama jajaran pemerintah kota, Agus Fatoni mengajak masyarakat untuk memilih gubernur yang bisa menjaga keamanan di Provinsi Papua. Padahal situasi Provinsi Papua saat ini sudah sangat aman.
Pernyataan tersebut secara tegas dikritik oleh Salah satu Tokoh Muslim Papua, Amir Mudubun yang juga adalah Relawan Sorban untuk BTM-CK.
Menurut Amir yang juga Relawan Sorban, Penjabat Gubernur Papua adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang sifatnya adalah sementara.
“Tugas Pj Gubernur Papua juga adalah mensukseskan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Papua,” kata Amir, Senin (4/8/2025).
Amir juga menegaskan bahwa tugas paling utama dari seorang Penjabat Gubernur adalah membantu mempresentasikan, sehingga pelaksanaan PSU berjalan dengan lancar aman dan sukses.
Penjabat Gubernur Papua juga harus sering berkoordinasi dengan KPU Bawaslu, bahkan aparat keamanan untuk mengecek sejauh mana kesiapan penyelenggaraan pemilu. Koordinasi terkait dengan pendistribusian surat suara ke satu kota dan 8 Kabupaten yang ada di Provinsi Papua.
“Dia juga harus mengecek Apakah ada kendala-kendala dalam proses pendistribusian atau tidak, itu adalah peran Penjabat Gubernur Papua,” tegasnya.
Amir menyinggung pernyataan Pj Gubernur Agus Fatoni yang dinilai membangun narasi-narasi yang pada akhirnya membuat gaduh dan mengarahkan masyarakat kepada salah satu paslon tertentu.
” Ini Berarti pejabat Gubernur Papua ini tidak bisa memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Ikut Jaga Situasi Aman, Bukan Sebaliknya
Seharusnya, Pj Gubernur Papua harus ikut menjaga situasi kondisi di daerah pada masa tenang. Selain itu, mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua agar menjaga ketertiban ketenangan dan tidak boleh menimbulkan hal-hal yang bisa membuat kerawanan dalam proses PSU.
” Ini saya lihat sebaliknya, peran pejabat Gubernur malah sebaliknya yaitu ikut terlibat dalam memberikan narasi yang seolah-olah mengajak masyarakat untuk memenangkan salah satu paslon tertentu dan ini tentu membingungkan kita sebagai masyarakat,” lugasnya.
Amir meminta Pj Gubernur Papua agar menjaga netralitas dan tidak ikut mempengaruhi masyarakat Papua untuk memilih salah satu paslon.
Ia juga mendesak Pj Gubernur Papua harus mengklarifikasi apa yang telah disampaikan dalam pertemuan beberapa waktu lalu di Kota Jayapura bersama beberapa Tokoh Muslim sehingga masyarakat bisa mengetahui apa makna dari pernyataan tersebut.
“Jadi jangan sampai hal ini akan menimbulkan multitafsir dari masyarakat, ada apa seorang Pj Gubernur mengeluarkan statemen atau membangun narasi seperti itu,” ucapnya.
Amir berujar bahwa Papua berbeda
dengan daerah lain. Namun masyarakat tidak mempersoalkan, karena perbedaan itu adalah merupakan sebuah rahmat.
“Kita di Papua selama ini toleransi keberagaman itu hal yang wajar-wajar saja dan tidak ada masalah,” ujarnya.
Ia mewanti-wanti jangan sampai pergantian Penjabat Gubernur Papua akan mengulang kembali pemungutan suara ulang.
“Jangan sampai dengan narasi yang dia bangun akan membuat lagi pemungutan suara ulang yang kedua tentu sangat merugikan negara dan menghambur-hamburkan uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masyarakat di Papua,” katanya. (Er)
