Paraparatv.id | Jayapura | Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), untuk membersihkan praktik percaloan dan penawaran jasa pengurusan izin jalur cepat di lingkungan pelayanan pemerintah kota. Permintaan itu disampaikan pada Senin (9/11/2026).
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jayapura telah menerapkan sistem digitalisasi pemerintahan untuk mempercepat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Seluruh perangkat daerah yang menangani pelayanan perizinan diminta bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Saya melarang keras adanya pihak yang memanfaatkan proses pengurusan izin dengan menawarkan jasa jalur cepat maupun menjanjikan kemudahan melalui cara yang tidak sesuai prosedur,” tegasnya.
Wakil Wali Kota meminta seluruh area pelayanan perizinan dibersihkan dari oknum yang menawarkan jasa pengurusan cepat. Pengawasan diperketat agar praktik yang merugikan masyarakat tidak lagi terjadi.
“Sistem digitalisasi yang kita bangun harus mempermudah masyarakat, bukan justru dimanfaatkan untuk menambah hambatan pelayanan. Seluruh OPD wajib memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit. Jangan mempersulit warga yang datang mengurus dokumen dan perizinan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pelayanan publik adalah tanggung jawab utama pemerintah. Setiap aparatur wajib memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, bebas dari praktik percaloan maupun tindakan yang menghambat proses administrasi.(Redaksi)
