Paraparatv.id | Jayapura | Perpaduan pembiayaan syariah komersial dan sosial — seperti zakat dan wakaf, dinilai mampu memperluas akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan perbankan. Hal ini menjadi salah satu bahasan utama dalam Forum Sinergi Pusat dan Daerah pada rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026, Kamis (15/10).
Forum yang dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, ini mempertemukan otoritas pusat dan pemangku kepentingan daerah untuk menyelaraskan langkah pengembangan ekonomi syariah, khususnya memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif.
Dalam sambutannya, Solikin memaparkan tiga strategi utama: penguatan peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), pengembangan rantai nilai halal dari hulu ke hilir, serta perluasan akses pembiayaan syariah. Untuk mendukungnya, BI mendorong pendekatan 3SP: Sinergi Produktif, Sinergi Pembiayaan, dan Sinergi Partisipasi.
“Sinergi tidak cukup dibangun melalui pertemuan sesekali. Diperlukan mekanisme kelembagaan yang terstruktur, pembagian peran yang jelas, serta pemantauan yang konsisten,” tegasnya.
Hadir dalam forum ini mantan Wakil Presiden RI ke-13, Ma’ruf Amin, Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahuddin Al Aiyub, serta perwakilan kementerian terkait. Ma’ruf Amin menekankan bahwa ekonomi syariah tidak boleh sekadar menjadi pelengkap, melainkan harus menjadi arus baru yang didukung kelembagaan kuat, regulasi jelas, dan ekosistem yang kondusif.
Hingga saat ini, 27 provinsi telah memasukkan pengembangan ekonomi syariah ke dalam dokumen perencanaan daerah, dan 23 di antaranya sudah mencantumkan indikatornya secara spesifik.
Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua terus memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM melalui berbagai program terintegrasi:
- Business Matching Pembiayaan: Sepanjang 2026 telah difasilitasi komitmen pembiayaan sebesar Rp4,1 miliar — Rp2,4 miliar dari Festival Kopi Papua 2026 dan Rp1,7 miliar dari Festival Cenderawasih 2026.
- Platform BISAID: Database UMKM potensial yang menjembatani pelaku usaha dengan perbankan. Dari 108 UMKM yang terdaftar, 25 telah berhasil memperoleh akses pembiayaan.
- Pelatihan SiAPIK: Tiga kali pelatihan pencatatan keuangan bagi UMKM agar lebih tertata dan bankable.
- Adopsi QRIS: Mendorong transaksi digital untuk meningkatkan kualitas pencatatan usaha dan kesiapan akses keuangan formal.
Langkah-langkah ini diarahkan untuk melahirkan lebih banyak UMKM Papua yang naik kelas dan melek digital. Ke depan, KPw BI Provinsi Papua akan terus memperluas kemitraan dengan lembaga keuangan dan memperbanyak jumlah UMKM potensial yang siap dibiayai, agar sinergi pembiayaan yang dibangun semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah. (Redaksi)
