Paraparatv.id | Jayapura | Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam BEM-Cipayung Sekota Jayapura, untuk menyuarakan penolakan terhadap militerisasi, investasi, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua yang berlangsung di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua Senin (29/6) berjalan aman dan kondusif.
Organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam BEM- Cipayung se-Kota Jayapura meliputi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Setelah menyampaikan orasinya, para mahasiswa itu ditemui beberapa wakil rakyat, diantaranya Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM , Wagus Hidayat, Dina Rumbiak, Adam Arisoy, dan William Zaman Bonai. Juga dihadiri Sekwan DPR Papua, Mulyani, S. Sos, M. Si.
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa menyampaikan beberapa poin tuntutan yang dinilai sebagai aspirasi masyarakat Papua terhadap kebijakan pembangunan yang berlangsung di berbagai wilayah.
Koordinator aksi mengatakan pembangunan di Papua harus mengedepankan perlindungan hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, serta menjamin keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Pada poin pertama, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan seluruh proyek PSN yang dinilai bermasalah dan melakukan evaluasi secara menyeluruh serta independen terhadap proyek-proyek yang telah berjalan. Mereka juga meminta proyek yang terbukti merugikan masyarakat maupun lingkungan segera dibatalkan.
Mahasiswa juga menuntut penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat melalui penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), pengakuan hak ulayat, penghentian intimidasi terhadap warga yang menyampaikan penolakan, serta penyelesaian konflik agraria secara adil.
Di bidang lingkungan, massa aksi meminta pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan hutan, deforestasi, maupun pencemaran lingkungan akibat proyek pembangunan. Mereka juga mendorong dilakukannya restorasi ekologis dengan melibatkan masyarakat adat sebagai penjaga kawasan hutan.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah merevisi regulasi yang berkaitan dengan PSN agar tidak mengesampingkan perlindungan hak asasi manusia, hak masyarakat adat, dan kelestarian lingkungan. Transparansi dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek pembangunan di Papua juga menjadi salah satu tuntutan yang disampaikan.
Di sektor pembangunan ekonomi, mahasiswa meminta pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua. Mereka juga meminta agar tenaga kerja lokal mendapat kesempatan yang adil dalam setiap proyek pembangunan.
Terkait situasi keamanan, mahasiswa mendesak Presiden Republik Indonesia menghentikan operasi militer organik maupun nonorganik di Papua. Mereka juga meminta Gubernur Papua berkoordinasi dengan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk menarik pasukan dari wilayah-wilayah konflik serta memulihkan hak-hak pengungsi internal, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan keamanan.
Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta Pemerintah Provinsi Papua segera merealisasikan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat. Mereka juga mendesak penghentian sementara pembangunan Bandar Antariksa Biak hingga terdapat persetujuan yang sah dari seluruh pemilik hak ulayat yang terdampak.
Anggota DPR Papua dari Kursi Pengangkatan, William Zaman Bonai, Saat menerima aspirasi mahasiswa mengatakan DPR Papua akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa melalui mekanisme pembahasan di lembaga legislatif.
“Semua sepakat untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Jadi demo hari ini maknanya adalah menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka itu, DPR akan memperhatikan ini dan kita akan membahas,” ujar William.
Ia juga mengajak perwakilan BEM dan pimpinan mahasiswa untuk melanjutkan komunikasi melalui forum dialog di DPR Papua agar setiap persoalan dapat dibahas secara terbuka dan dicari solusi bersama.
“Kami juga meminta ketika kami mengundang teman-teman BEM dan para pimpinan untuk datang ke gedung rakyat, mari kita berdiskusi sehingga semua persoalan bisa kita selesaikan di atas meja,” katanya.
Selain DPR Papua, Kodam XVII/Cenderawasih juga memberikan tanggapan terhadap salah satu tuntutan mahasiswa terkait penghentian pendropan pasukan militer ke Tanah Papua.
Mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih, Dandim 1701/Jayapura Kolonel Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai. Menurutnya, seluruh masukan dari mahasiswa akan menjadi bahan pertimbangan bersama demi kemajuan bangsa.
“Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan kepada kita semua. Apa yang disampaikan adik-adik merupakan masukan yang konstruktif untuk kita pikirkan bersama-sama demi masa depan bangsa,” kata Taufik.
Ia juga mendukung ajakan DPR Papua untuk membuka ruang dialog dengan mahasiswa agar setiap persoalan dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan solusi yang terbaik.(VN)
