Paraparatv.id | Jayapura | Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia memberikan sosialisai Sensus Ekonomi 2026 kepada jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Bethesda Kota Jayapura. Minggu (21/6).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam mendukung pelaksanaan sensus yang akan dilakukan secara nasional.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat Papua, sangat penting untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
“Hari ini kami diterima oleh Jemaat Bethesda di Kota Jayapura dalam rangka sosialisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sensus ini harus melibatkan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di Tanah Papua. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi ini kepada jemaat sehingga dapat memperkuat kolaborasi antara gereja, BPS, dan masyarakat agar data yang dihasilkan lebih akurat, mutakhir, dan lengkap,” ujar Amalia.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mengharuskan BPS menyelenggarakan sensus ekonomi setiap 10 tahun sekali.
“Sensus ekonomi bukan hanya milik BPS, tetapi milik kita bersama. Manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat,” katanya.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, yang hadir mewakili Gubernur Papua menyampaikan bahwa data ekonomi yang akurat sangat dibutuhkan agar berbagai program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran.
“Kita membutuhkan data, khususnya data ekonomi, sehingga program-program pemerintah tidak salah sasaran. Kehadiran BPS sangat membantu pemerintah dalam memperoleh data yang baik. Karena itu saya mengimbau masyarakat Papua untuk menerima petugas BPS dengan baik dan memberikan informasi yang benar. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data dijamin,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Jayapura, Sugiyanto, menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan agar masyarakat dapat memahami pentingnya sensus dan bersedia menerima petugas pendataan di rumah masing-masing.
“Melalui sensus ini pemerintah dapat mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara berkala. Data yang dikumpulkan nantinya akan digunakan untuk memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang menjadi dasar berbagai program pemerintah, seperti bantuan pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sekolah rakyat dan program sosial lainnya,” jelasnya.
Ia juga mengajak masyarakat Kota Jayapura untuk memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya saat proses pendataan berlangsung.
“Terimalah petugas sensus dengan baik dan jawablah pertanyaan sesuai kondisi yang sebenarnya. Data yang diberikan masyarakat bersifat rahasia dan dilindungi,” katanya.
Ketua Badan Pengurus GKII Sinode Papua, Pdt. Petrus Bonyadone, M.Th., menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, gereja siap mendukung penyediaan data yang valid demi mendukung program pembangunan yang tepat sasaran.
“Kami dari pihak gereja akan terus mempersiapkan data yang valid sehingga kolaborasi dengan pemerintah dapat berjalan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada BPS yang telah memberikan sosialisasi kepada jemaat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua GKII Klasis Kota Jayapura, Pdt. Reinhard J. Berhitu, M.Th. Menurutnya, pemahaman mengenai sensus ekonomi sangat penting bagi kehidupan masyarakat gereja yang sebagian besar juga beraktivitas dalam bidang ekonomi.
“Penjelasan mengenai sensus ekonomi ini sangat vital bagi kehidupan bergereja. Kehadiran program ini sangat baik karena memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan gereja, khususnya dalam penyediaan data ekonomi yang akurat,” katanya.
Melalui sosialisasi tersebut, BPS berharap masyarakat semakin memahami pentingnya Sensus Ekonomi 2026 dan berpartisipasi aktif dalam memberikan data yang benar demi mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat dan berkelanjutan.(VN)
