Example floating
AdvetorialKABAR PAPUA TENGAH

Tragedi Moanemani Jadi Cermin Luka Papua: Saatnya Beralih dari Kekerasan ke Keadilan

226
×

Tragedi Moanemani Jadi Cermin Luka Papua: Saatnya Beralih dari Kekerasan ke Keadilan

Sebarkan artikel ini
Nenu Tabuni, S.Sos, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak dan Pemerhati Konflik di Tanah Papua. Foto: Istimewa

Paraparatv.id | Timika | Papua Tengah kembali dihadapkan pada kenyataan pahit: konflik kekerasan yang terus berulang tanpa penyelesaian mendasar. Peristiwa tragis yang terjadi di Moanemani pada 31 Maret 2026 menjadi pengingat kuat bahwa wilayah Meepago masih terjebak dalam lingkaran konflik yang berkepanjangan.

Insiden bermula dari terbunuhnya seorang anggota Polres Dogiyai, Bribda Juventus Eduai. Peristiwa tersebut kemudian diikuti respons keamanan yang berujung pada jatuhnya korban di kalangan masyarakat sipil. Empat warga dilaporkan meninggal dunia, yakni Ibu Ester Pigai, Siprianus Tibakoto, Yoseph, dan Martinius Yobe, serta sejumlah lainnya mengalami luka-luka.

Lebih dari sekadar kasus kriminal, peristiwa ini mencerminkan persoalan struktural yang telah lama mengakar. Ketegangan antara aparat dan masyarakat yang belum terkelola secara humanis dan berkeadilan kerap memicu reaksi berantai, di mana satu insiden berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.

Pertanyaan besar pun muncul: mengapa pola kekerasan ini terus berulang?

Sejumlah faktor dinilai menjadi penyebab. Pertama, pendekatan keamanan yang masih dominan sering kali tidak diimbangi dengan pendekatan sosial, budaya, dan dialog yang memadai. Dalam banyak kasus, langkah represif justru memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.

Kedua, lemahnya deteksi dini serta manajemen konflik di tingkat lokal. Peran pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat sangat krusial dalam meredam potensi konflik sebelum berubah menjadi kekerasan terbuka.

Ketiga, kurangnya transparansi dalam penanganan kasus. Informasi yang simpang siur terkait kronologi maupun jumlah korban kerap memperbesar ruang spekulasi, yang pada akhirnya memperkeruh situasi dan memperdalam ketidakpercayaan publik.

Peristiwa di Moanemani seharusnya menjadi momentum refleksi bersama. Pendekatan keamanan semata tidak lagi cukup. Papua membutuhkan strategi komprehensif yang memadukan aspek keamanan, kesejahteraan, serta rekonsiliasi sosial.

Negara dituntut hadir tidak hanya sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai pelindung seluruh warga tanpa kecuali. Setiap nyawa, baik aparat maupun masyarakat sipil, memiliki nilai yang sama dan wajib dilindungi.

Tanpa perubahan pendekatan yang signifikan, konflik serupa berpotensi terus berulang, meninggalkan korban baru dan memperdalam luka sosial. Sudah saatnya semua pihak berhenti memandang konflik sebagai peristiwa sesaat, dan mulai melihatnya sebagai persoalan sistemik yang membutuhkan solusi jangka panjang, berani, dan manusiawi.

Pesan yang harus ditegaskan adalah pentingnya menghentikan konflik kekerasan, termasuk perang suku. Segala bentuk pembunuhan harus dihentikan, dan penyelesaian masalah harus dipercayakan kepada negara melalui proses hukum yang berlaku. Negara tidak boleh kalah, hukum harus ditegakkan, dan perdamaian serta solidaritas sosial di antara suku-suku asli Papua harus menjadi kemenangan bersama.(ian)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *