Paraparatv.id | Jayapura | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2026, Rabu (29/4/2026).
Agenda utama dalam kesempatan ini adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025.
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM, menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban resmi pemerintah daerah kepada legislatif atas pelaksanaan urusan pemerintahan selama satu tahun terakhir. Laporan ini memuat capaian kinerja pembangunan yang telah diraih sepanjang 2025.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Dalam pemaparannya, Rustan Saru menjelaskan target pendapatan daerah tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1,62 triliun.
Dari target tersebut, realisasi mencapai Rp1,55 triliun atau 95,37 persen. Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp109,87 miliar dibandingkan realisasi tahun 2024.
Meski total pendapatan turun, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan kinerja positif. Realisasi PAD tercatat sebesar Rp321,22 miliar atau mencapai 102,84 persen dari target Rp312,33 miliar, atau meningkat Rp44,30 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Dari sisi belanja, Pemerintah Kota Jayapura mencatat realisasi sebesar Rp1,57 triliun atau 93,24 persen dari total anggaran Rp1,69 triliun. Belanja operasi menjadi komponen terbesar yang difokuskan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Sementara itu, pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat melalui berbagai perangkat daerah mencapai realisasi 100 persen.
Capaian Indikator Pembangunan Laporan tersebut juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 81,98 menjadi 82,26.
Pertumbuhan ekonomi juga naik dari 3,56 persen menjadi 4,38 persen, serta pendapatan per kapita meningkat dari Rp94,66 juta menjadi Rp99,06 juta. Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka berhasil diturunkan dari 8,29 persen menjadi 7,68 persen. Namun, terdapat catatan penting di mana angka kemiskinan mengalami kenaikan dari 10,72 persen menjadi 12,03 persen.
Begitu juga dengan tingkat ketimpangan pendapatan atau Gini Ratio yang meningkat dari 0,293 menjadi 0,314.
Sementara itu, Ketua DPR Kota Jayapura, Theos R.B. Ajomi, menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional sebagai bentuk akuntabil kepada masyarakat.
Ia meminta seluruh anggota dewan, khususnya yang akan tergabung dalam Panitia Kerja (Panja), untuk melakukan pembahasan secara mendalam.
Penilaian harus mencakup kepatuhan regulasi, kesesuaian dengan visi misi daerah, hingga pengelolaan keuangan.
“Pembahasan ini harus menghasilkan rekomendasi yang konstruktif, baik berupa evaluasi, perbaikan, maupun apresiasi, agar dapat memberikan bobot pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat,” ujar Theos.
Rapat paripurna ini menjadi sarana evaluasi kinerja pemerintah sekaligus dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan bagi Kota Jayapura. (Redaksi)
