Paraparatv.id | Timika | Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan percepatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2026 berjalan lebih agresif. Fokus utama diarahkan pada penyelesaian persoalan lahan, pembangunan jalan strategis, serta peningkatan fasilitas pemerintahan demi mendukung konektivitas dan pelayanan publik.
Kepala Dinas PUPR Mimika, Innosensius Yoga Pribadi, menegaskan bahwa berbagai proyek prioritas tahun ini tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga memastikan hak masyarakat tetap terpenuhi melalui proses ganti rugi lahan yang transparan dan sesuai aturan.
Ditemui di Gedung Eme Neme Yauware, Rabu (25/03/2026), Yoga menjelaskan bahwa tahapan awal pembangunan dimulai dari penataan aset, termasuk pembangunan pagar pada sejumlah lahan milik institusi negara.
“Prosesnya sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Tahun ini kita mulai dengan pembangunan pagar sebagai penegasan aset, baru dilanjutkan dengan pembangunan jalan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penyelesaian dokumen kepemilikan lahan menjadi kunci utama kelancaran proyek. Pemerintah memastikan masyarakat yang memiliki dokumen lengkap akan segera diproses oleh tim appraisal untuk pembayaran ganti rugi.
“Kalau dokumen lengkap, langsung dihitung dan dibayarkan. Kita ingin pembangunan berjalan, tapi hak masyarakat juga tetap terlindungi,” tegasnya.
Sejumlah ruas jalan strategis menjadi prioritas, di antaranya Jalan CH1, ruas SP2 hingga SP5, serta kawasan Mayon. Meski demikian, masih terdapat kendala seperti dokumen lahan yang belum lengkap atau masih menjadi agunan di bank.
Selain infrastruktur jalan, PUPR Mimika juga menargetkan penyelesaian sejumlah proyek gedung pemerintahan, seperti kantor Dinas PU di kawasan SP5 dan gedung imigrasi yang telah dibangun sejak 2024.
“Kita optimistis tahun ini tahap akhir bisa rampung, sehingga 2027 sudah bisa dimanfaatkan. Ini akan mendukung peningkatan kinerja pelayanan,” jelasnya.
Tak hanya di wilayah perkotaan, pembangunan juga difokuskan pada daerah pedalaman seperti Agimuga dan Kapiraya, termasuk penyediaan air bersih di Ipaya. Upaya ini dilakukan untuk membuka akses konektivitas yang selama ini menjadi tantangan utama.
Menurut Yoga, terbukanya akses jalan darat akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama dalam menekan biaya distribusi hasil bumi dari pedalaman ke Kota Timika.
“Kalau akses terbuka, hasil bumi bisa masuk ke kota dengan lebih mudah. Ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, terutama dalam pembangunan jembatan di wilayah sungai besar dan jembatan gantung di daerah pegunungan.
Dengan berbagai langkah tersebut, PUPR Mimika optimistis pembangunan infrastruktur tahun ini akan semakin merata dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedalaman.
“Kita ingin pembangunan ini benar-benar dirasakan semua masyarakat Mimika,” tutupnya.(Ian)
