Paraparatv.id |Sentani| – Kabupaten Jayapura menghadapi krisis serius di sektor kesehatan. Tunggakan lebih dari Rp6 miliar kepada BPJS Kesehatan tak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi telah berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.
Fakta ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Fraksi Otonomi Khusus DPRK Jayapura bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta BPJS Kesehatan Cabang Jayapura.
RDP tersebut digelar menyusul meninggalnya seorang mahasiswa di Rumah Sakit Umum Daerah Youwari yang diduga tidak mendapatkan pelayanan karena kepesertaan BPJS tidak sesuai domisili.
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Jayapura, Anita Panggabean, mengungkapkan bahwa tunggakan tersebut sudah terjadi sejak November dan hingga kini belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.
“Sejak bulan November yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura hingga saat ini belum dilakukan pembayaran. Jumlahnya sampai Februari ada di angka Rp6 miliar,” jelasnya.
Ia menegaskan, iuran merupakan “nadi” bagi BPJS Kesehatan karena menjadi sumber utama pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan.
Sepanjang tahun 2025, BPJS Kesehatan telah membayarkan klaim sebesar Rp32 miliar ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Youwari hingga Oktober 2025. Selain itu, sekitar Rp8 miliar juga telah disalurkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Namun di tengah besarnya klaim yang telah dibayarkan, tunggakan dari pemerintah daerah justru mengancam keberlanjutan layanan. Pihak BPJS pun meminta DPRK Jayapura mendorong pelunasan agar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang diabaikan dalam pelayanan kesehatan.
Masalah tidak berhenti di situ. Buruknya pendataan Orang Asli Papua (OAP) turut memperparah situasi.
Anggota DPRK Jayapura, Wehelmina Done, menilai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sangat tidak maksimal.
“Belum ada data yang valid soal berapa jumlah Orang Asli Papua, khususnya orang asli Kabupaten Jayapura. Ini membuktikan OPD tidak bekerja maksimal,” tegasnya.
Ia menilai, ketidakakuratan data tersebut berdampak pada penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) yang tidak tepat sasaran, bahkan menjadi salah satu alasan Otsus kerap dianggap gagal.
Wehelmina juga menyoroti penonaktifan kepesertaan BPJS terhadap puluhan ribu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Kita tahu kondisi keuangan masyarakat sedang sulit. Kalau tidak mendapat jaminan BPJS, saya khawatir ke depan angka kematian akan semakin bertambah,” ujarnya.
Ia bahkan mengkritik keras pemerintah daerah yang dinilai tidak fokus pada persoalan mendasar masyarakat.
“Saat masyarakat sedang susah, pimpinan daerah justru berpikir untuk hal-hal yang tidak prioritas,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRK Jayapura, Nelson Ondi, mengungkapkan bahwa tunggakan Rp6 miliar tersebut juga menyangkut hak ASN dan PPPK yang belum dibayarkan.
Menurutnya, perlu dilakukan pengecekan apakah gaji pegawai sudah dipotong untuk iuran BPJS atau belum.
Hasil RDP juga mengungkap sebanyak 62.000 Orang Asli Papua terancam tidak dapat menikmati layanan kesehatan karena kepesertaan BPJS mereka dinonaktifkan.
Di sisi lain, kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura hanya mampu mengakomodasi sekitar 13 ribu peserta. Namun hingga kini, Dinas Sosial belum mampu memvalidasi data OAP yang berhak menerima.
Ironisnya, data justru dimiliki oleh BPJS Kesehatan yang mencatat sekitar 5.000 Orang Asli Papua, sementara dana komplementer dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura juga dinilai tidak mencukupi.
Kondisi ini memperlihatkan krisis ganda di Kabupaten Jayapura—utang yang menumpuk dan data yang amburadul—yang pada akhirnya menempatkan masyarakat sebagai pihak paling dirugikan. Jika tidak segera dibenahi, ancaman terhadap keselamatan warga bukan lagi sekadar kekhawatiran, melainkan kenyataan. (Arie)
