Paraparatv.id | Jayapura | Journalist Network, forum diskusi yang digagas sejumlah jurnalis untuk mengupas isu-isu aktual masyarakat, menggelar acara khusus memperingati Hari Pers Nasional pada Senin, 9 Februari 2026. Bertempat di Pondok Skyper, Skyland, Abepura, Jayapura, diskusi berlangsung mulai pukul 13.00 WIT hingga selesai dengan tema “MBG: Titik atau Koma?”.
Acara ini menjadi ruang refleksi kritis terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto yang mulai digulirkan secara bertahap sejak awal 2025. MBG bertujuan memenuhi hak pangan bergizi bagi kelompok rentan, terutama anak sekolah TK hingga SMK, ibu hamil, dan menyusui, sebagai wujud komitmen janji politik presiden.
Diskusi menghadirkan narasumber utama:
Imam Khoiri, Wakil Ketua II DPR Kota Jayapura,
Hesty Imelda Kere, Ketua Yayasan Teker Harapan Papua sekaligus pimpinan dapur mandiri MBG di Sentani, Kabupaten Jayapura,
Frits Ramandey, Ketua Komnas HAM Papua.
Frits Ramandey menilai MBG sebagai program baik yang mengadopsi model negara lain untuk pemenuhan hak pangan. Pelaksanaannya dimulai dengan uji coba di wilayah perkotaan, sehingga masih dalam tahap penyesuaian bentuk optimal.
Positifnya, program ini membuka lapangan pekerjaan baru, menyerap hasil pangan lokal masyarakat, meningkatkan peran TNI-Polri di wilayah tertentu, serta berjalan dengan prinsip “kerja cepat sambil membenahi” kekurangan infrastruktur dan SDM.
Namun, ia menyoroti tantangan serius tentang pemotongan anggaran signifikan yang mereduksi program kementerian/lembaga lain, beban tambahan bagi guru di masa transisi, potensi keracunan makanan dan kekacauan akibat keterbatasan tenaga profesional.
Evaluasi
Di Papua, resistensi muncul karena minim sosialisasi, menimbulkan kecurigaan siswa dan orang tua, serta dianggap menghambat kegiatan lain di wilayah konflik. “MBG ini baik, namun harus dievaluasi,” tegas Ramandey.
Hesty Imelda Kere menyambut positif peluncuran MBG
oleh Presiden Prabowo. Program ini membuka peluang besar membangkitkan ekonomi masyarakat, khususnya ketahanan pangan. “Saya senang bisa melayani sekolah-sekolah di pesisir danau tempat tinggal saya,” ujarnya.
Ia menekankan program harus terus berjalan, tetapi dapur-dapur tidak layak harus segera dievaluasi, sambil memastikan keterlibatan masyarakat adat dan pangan lokal.
Imam Khoiri menyatakan MBG patut disyukuri karena berjalan relatif baik sejak 2025 tanpa kasus luar biasa signifikan. “Program makan bergizi gratis sudah berjalan dengan baik dan kita syukuri tidak ada kasus luar biasa, sehingga harus dilanjutkan,” katanya.
Dampak positif terasa dimana anak didik mendapat kesehatan dan gizi seimbang, serta penghematan uang jajan orang tua. Meski begitu, ia menekankan evaluasi berkelanjutan untuk mengatasi tantangan di Papua, seperti sosialisasi kurang memadai, resistensi daerah, dan hambatan program lain akibat penyesuaian anggaran.
Diskusi Journalist Network ini diharapkan jadi momentum bagi pemangku kepentingan untuk evaluasi mendalam MBG. Program ini jangan sekadar “titik” pencapaian sementara, melainkan “koma” perbaikan berkelanjutan demi kesejahteraan generasi muda Indonesia, termasuk di tanah Papua.Kegiatan ini menegaskan peran pers dalam mengawal kebijakan publik dan mendorong dialog konstruktif di masyarakat.(*)
