Paraparatv.id | Jayapura | Anggota DPR Papua dari Partai NasDem, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”.
Menurut Alberth, pers memiliki peran strategis dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform, baik media cetak, elektronik, maupun digital.
“Tugas pokok pers adalah menyampaikan setiap peristiwa yang terjadi kepada publik, baik peristiwa alam, sosial, ekonomi, budaya, hingga pembangunan. Karena itu pers adalah ujung tombak masyarakat,” ujar Albert kepada media di Jayapura, Senin (9/2).
Namun demikian, Alberth menilai kondisi pers saat ini, khususnya di Papua, belum berjalan maksimal. Ia menyoroti kebijakan efisiensi anggaran melalui Keppres atau Inpres Nomor 1 yang berdampak langsung pada operasional media.
“Undang-undang pers sebenarnya sudah cukup jelas, namun implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya maksimal. Efisiensi anggaran hendaknya tidak sampai melemahkan peran pers,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa negara dan pemerintah wajib menyediakan dukungan anggaran agar informasi penting dapat tersampaikan kepada masyarakat, terutama terkait bencana alam, pembangunan, dan kebijakan publik yang harus diantisipasi sejak dini.
Alberth juga menyoroti kondisi media penyiaran publik di Papua yang dinilainya semakin memprihatinkan, seperti tidak optimalnya siaran TVRI Papua dan terbatasnya aktivitas RRI akibat keterbatasan dana.
“Contohnya dulu pertandingan sepak bola di Stadion Lukas Enembe bisa disiarkan langsung oleh RRI, sekarang tidak lagi. Media lokal juga kesulitan karena operasional berita online membutuhkan data dan biaya,” ungkapnya.
Menurutnya, tanpa dukungan operasional yang memadai, pers akan mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan edukasi publik, yang pada akhirnya berdampak langsung pada masyarakat.
“Masyarakat perlu mengetahui perkembangan ke depan, baik di bidang ekonomi, politik, maupun potensi bencana, agar dapat melakukan antisipasi sejak dini. Tanpa peran media, hal tersebut tentu akan sulit terwujud,” katanya.
Alberth menilai tema HPN 2026 sangat baik, namun realitas di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi tersebut. Ia menyebut hanya sebagian kecil media menengah ke atas yang dapat dikatakan sehat secara ekonomi, sementara pers di tingkat bawah masih menghadapi banyak keterbatasan.
“Kalau bicara pers sehat, sehat dari sisi mana dulu? Masih banyak pers yang belum sehat karena keterbatasan anggaran dan kurangnya transparansi. Begitu juga soal ekonomi berdaulat, itu masih lebih banyak wacana daripada realisasi,” ujarnya.
Ia mencontohkan program-program pemerintah seperti penguatan UMKM, lumbung pangan, hingga koperasi Merah Putih yang menurutnya belum berjalan optimal di tingkat bawah.
Karena itu, Alberth berharap pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan jurnalis dan keberlangsungan operasional media.
“Indonesia ini negara kaya, sumber daya alamnya luar biasa. Tinggal bagaimana pengelolaannya. Kalau dananya ada, maka pers juga harus diperkuat agar pembangunan bisa diawasi dan diketahui masyarakat,” pungkasnya.(VN)
