Di tengah rimbunnya hutan pedalaman Kabupaten Jayapura, Suku Elseng hidup dalam sunyi pembangunan. Saat negara dan dunia internasional berbicara tentang penyelamatan hutan dan krisis iklim, masyarakat adat yang menjaga hutan tersebut justru hidup tanpa jalan, tanpa sekolah, dan tanpa layanan kesehatan yang layak. Hutan tetap berdiri, tetapi manusia di dalamnya tertinggal.
Catatan : Ari Bagus Poernomo
SUKU ELSENG dikenal sebagai satu-satunya komunitas adat di Kabupaten Jayapura yang hingga kini masih mempertahankan wilayah hutannya secara utuh. Tidak ada perkebunan skala besar, tidak ada konsesi industri, dan tidak ada pembukaan lahan masif. Namun, keberhasilan menjaga hutan ini tidak berbanding lurus dengan kehadiran negara. Pembangunan seolah berhenti di tepi hutan, meninggalkan komunitas adat hidup dalam keterisolasian lintas generasi.
Pola hidup nomaden yang masih dijalani Suku Elseng kerap disalahartikan sebagai penolakan terhadap modernitas. Padahal, berpindah-pindah adalah bentuk adaptasi atas ketiadaan layanan dasar. Ketika kampung tidak menyediakan pangan, pendidikan, dan kesehatan, hutan menjadi satu-satunya ruang bertahan hidup.
Komunitas Suku Elseng tersebar di Distrik Kemtuk, Kemtuk Gresi, dan Gresi Selatan di Kabupaten Jayapura, serta Arso 3 dan Arso 4 di Kabupaten Keerom. Meski terpisah secara administratif, mereka terikat oleh satu identitas adat dan sejarah wilayah yang sama. Namun pemisahan administratif tersebut tidak diikuti dengan pemerataan pembangunan.
Nelson Teet, Ondoafi sekaligus tetua adat Kampung Omon, menggambarkan kerasnya kehidupan yang harus dijalani masyarakatnya.
“Kami turun ke hutan untuk berburu dan tokok sagu karena di kampung tidak ada makanan. Setelah selesai baru kami kembali. Kami tidak punya jalan mobil, semua bantuan dan bahan pembangunan kami pikul sendiri. Tidak ada pendidikan dan kesehatan. Kalau sakit harus ke Bangai, kalau sudah parah bisa meninggal di jalan. Anak-anak banyak yang belum sekolah,” ujarnya.
Nelson sendiri tengah menderita malaria saat ditemui di depan bevak tempatnya bermukim sementara. Tanpa akses layanan kesehatan, ia terpaksa mengandalkan obat-obatan dari daun hutan. Pengetahuan tradisional menjadi penyangga terakhir, menggantikan peran negara yang seharusnya hadir menjamin hak dasar warganya.
Dalam kehidupan sehari-hari, Suku Elseng sepenuhnya bergantung pada berburu dan meramu. Sagu menjadi makanan pokok, sementara tanaman hutan menjadi sumber obat berdasarkan pengetahuan leluhur. Ketergantungan pada alam ini kerap dilabeli sebagai keterbelakangan, padahal sesungguhnya mencerminkan kegagalan sistemik pembangunan yang tidak menjangkau wilayah adat.
Kampung Omon di Distrik Gresi Selatan menjadi salah satu titik upaya pemerintah kampung untuk memanggil kembali masyarakat dari hutan. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Kampung ini belum memiliki sekolah, fasilitas kesehatan, maupun akses jalan yang layak.
Akses menuju Kampung Omon masih sangat terbatas. Jarak sekitar 17 hingga 18 kilometer dari Bangai, pusat Distrik Gresi Selatan, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Medan berlumpur, hutan lebat, serta tiga sungai besar tanpa jembatan harus dilalui. Kondisi ini membuat kampung tersebut nyaris terputus dari dunia luar.
Kepala Kampung Omon, Frans Tabisu, mengakui bahwa keterisolasian membuat berbagai program pembangunan tidak berjalan efektif.
“Tahun 2024 di dusun satu kami sudah bangun beberapa rumah dan buka kebun sekitar 20 hektare. Tapi masyarakat meninggalkan rumah itu dan kembali ke dusun-dusun,” katanya.
Fenomena rumah kosong dan kebun terbengkalai menunjukkan bahwa pembangunan fisik tanpa akses dasar hanya menghasilkan proyek tanpa kehidupan. Tanpa jalan, masyarakat tidak memiliki akses pasar. Tanpa sekolah dan layanan kesehatan, tidak ada alasan untuk menetap. Dana pembangunan akhirnya tidak menjawab persoalan utama.
Ketiadaan jalan membuat perekonomian warga berjalan di tempat. Hasil kebun sulit didistribusikan, biaya angkut terlalu mahal, dan akses pasar tertutup. Pembangunan yang digulirkan negara pun berhenti sebagai laporan administratif, bukan perubahan nyata dalam kehidupan warga.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar atas efektivitas kebijakan Otonomi Khusus Papua yang telah berjalan lebih dari dua dekade. Kebijakan yang dirancang untuk mempercepat kesejahteraan Orang Asli Papua justru gagal menjangkau komunitas adat yang paling rentan dan terisolasi. Dana besar mengalir, tetapi tidak menembus hutan tempat Suku Elseng hidup.
Ketimpangan pembangunan masih terasa tajam. Di satu sisi, wilayah perkotaan tumbuh dengan infrastruktur dan layanan publik. Di sisi lain, komunitas adat di pedalaman masih berjalan kaki berhari-hari untuk mengakses layanan paling dasar. Otonomi yang dijanjikan sebagai solusi keadilan justru memperlihatkan jurang antara pusat kebijakan dan realitas kampung.
Kisah Suku Elseng menjadi potret kegagalan pendekatan pembangunan yang tidak berbasis kebutuhan nyata masyarakat adat. Negara menikmati manfaat ekologis dari hutan yang dijaga, tetapi absen dalam memenuhi kewajiban dasar terhadap penjaganya.
Suku Elseng tidak menolak pembangunan. Mereka menuntut kehadiran negara yang adil, hadir tanpa merusak hutan, membangun tanpa menghapus identitas, dan memenuhi hak dasar tanpa mengorbankan ruang hidup adat.
Selama kebijakan Otonomi Khusus masih lebih kuat di atas kertas daripada di tanah kampung, selama pembangunan berhenti sebelum mencapai hutan, maka cerita tentang kesejahteraan Papua akan terus berjarak dengan kenyataan yang dialami Suku Elseng. (***)
