Paraparatv.id |Sentani| – Tragedi kematian Irene Sokoy, ibu hamil asal Kampung Hobong, Sentani, membuka luka tentang buruknya layanan kesehatan di Papua. Irene meninggal bersama bayinya setelah berulang kali tidak mendapatkan pertolongan medis dari sejumlah rumah sakit yang didatangi.
Menurut penuturan keluarga, Irene pertama kali dibawa ke RSUD Yowari setelah mengeluhkan nyeri hebat di perut. Namun, keluarga mengaku mendapat penjelasan bahwa tidak ada dokter kandungan yang bertugas pada saat itu. “Mereka bilang dokter tidak ada, jadi kami diminta cari rumah sakit lain,” ujar salah satu anggota keluarga.
Keluarga kemudian membawa Irene ke beberapa rumah sakit lain di Jayapura, tetapi tidak satu pun memberikan penanganan yang dibutuhkan. “Kami hanya disuruh rujuk, rujuk, dan rujuk lagi. Tidak ada yang langsung ambil tindakan,” kata kerabat yang mengantar.
Saat kondisi Irene semakin kritis, keluarga membawanya ke RS Bhayangkara, namun mereka mengatakan bahwa pihak rumah sakit meminta biaya yang tidak mampu dipenuhi. Karena tidak punya pilihan, keluarga akhirnya membawa Irene ke RSUD Dok II, tetapi sebelum tiba, Irene dan bayinya meninggal dalam perjalanan.
Tragedi ini memicu reaksi publik, termasuk kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Jayapura yang dinilai gagal mengelola layanan kesehatan dasar. “Ini bukan kejadian pertama, dan masyarakat sudah lama mengeluh,” kata seorang warga Sentani yang hadir di rumah duka.
Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, merespons kematian Irene dengan nada tegas dan emosional. Dalam kunjungannya ke rumah duka di Sentani pada Jumat petang, ia mengatakan, “Saya marah. Ini tidak boleh terjadi lagi. Pasien dalam keadaan darurat tidak boleh ditolak oleh rumah sakit mana pun, dalam situasi apa pun.” Tegasnya, Jumat (21/11) malam.
Fakhiri menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi seluruh rumah sakit yang terlibat. “Saya akan minta pertanggungjawaban penuh. Kalau direktur RSUD Yowari terbukti lalai, saya copot. Tidak ada toleransi,” ujarnya di hadapan keluarga.
Selain itu, Fakhiri menyoroti langsung peran Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam menjamin layanan kesehatan. “Pemerintah kabupaten punya tanggung jawab penuh atas pelayanan dasar. Kalau mereka tidak jalankan tugasnya dengan baik, itu kegagalan yang harus diperbaiki sekarang juga,” katanya.
Dalam pertemuan dengan keluarga, Fakhiri menyampaikan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan. “Mulai malam ini, saya minta laporan lengkap. Kita tidak bisa biarkan masyarakat terus menjadi korban sistem yang rusak,” ucapnya.
Keluarga berharap tragedi ini menjadi yang terakhir. Mereka meminta pemerintah benar-benar memperbaiki layanan kesehatan agar tidak ada lagi warga Papua yang kehilangan nyawa hanya karena pelayanan medis tidak mampu merespons tepat waktu. (Arie)
