Paraparatv.id|Sentani| — Tokoh Pemuda Kabupaten Jayapura, Astus Puraro, menilai kematian Irene Sokoy akibat dugaan penolakan pelayanan rumah sakit sebagai bukti kegagalan sistem kesehatan daerah. Hal itu disampaikan Astus melalui sambungan telepon pada Rabu, 26 November 2025.
Astus mempertanyakan alasan penolakan pasien. Menurutnya, penolakan terhadap Irene merupakan tanda pelayanan kesehatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Bagaimana rumah sakit bisa menolak pasien yang sudah sekarat? Pelayanan lumpuh, sistem tidak bergerak. Ini bukan kesalahan biasa, ini masalah struktural,” ujar Astus.
Ia menyoroti kondisi fasilitas kesehatan di Kabupaten Jayapura yang dinilai tidak berfungsi meski telah dibangun. Astus menyebut ketersediaan obat, alat kesehatan, hingga air bersih masih bermasalah.
“Bangunan ada, tapi obat tidak ada. Air pun tidak tersedia. Lalu apa yang sebenarnya dikerjakan?” katanya.
Terkait anggaran, Astus mempertanyakan alokasi kesehatan dalam APBD 2025. Menurutnya, anggaran publik hanya dipajang tanpa realisasi yang jelas. “Anggaran itu bukan poster. Kalau hanya terpampang tapi tidak diterapkan, itu pengkhianatan terhadap nyawa orang Papua,” ucapnya.
Astus juga menyinggung kasus sebelumnya, ketika seorang perempuan Papua meninggal di kapal karena tidak mendapatkan layanan kesehatan memadai. “Mereka selalu bilang ‘tidak ada’. Tidak ada obat, tidak ada anggaran. Padahal yang tidak ada adalah keberpihakan,” tegasnya.
Ia mengaku mencurigai adanya penyalahgunaan dana kesehatan oleh oknum. Astus meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengaudit anggaran layanan kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2024–2025.
“Saya minta KPK turun. Audit anggaran kesehatan ini. Jangan tunggu banyak Irene lain mati karena sistem yang busuk,” katanya.
Astus turut mengkritik delapan anggota DPR kursi pengangkatan khusus yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan sektor kesehatan.
“Kalian sibuk safari, jalan-jalan, tapi tidak pernah menyelesaikan persoalan nyawa rakyat. Kalian gagal,” ujarnya.
Astus berharap kematian Irene menjadi dasar evaluasi menyeluruh agar pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura kembali berjalan. “Ini menyangkut ibu-ibu Papua, anak-anak Papua. Jangan tunggu mati lagi baru bergerak,” tutupnya. (Arie)
