Paraparatv.id |Sentani| — Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Jayapura, Nelson Ondi, menegaskan pentingnya dukungan yang seimbang antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta stabilitas daerah. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menaikkan alokasi anggaran keamanan yang dinilai masih terlalu kecil.
Ditemui belum lama ini di Sentani, Nelson menjelaskan bahwa dalam rapat bersama Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait KUA-PPAS Tahun 2026, diketahui anggaran keamanan yang diusulkan pemerintah daerah hanya sebesar Rp1 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama untuk mendukung kinerja aparat TNI dan Polri di wilayah yang cukup luas.
“Saya berharap anggaran keamanan itu bisa dinaikkan dan diseragamkan antara TNI dan Polri. Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sedang berjalan juga memerlukan pengawasan dari rekan-rekan TNI, karena Forkopimda bukan hanya Polri saja, tetapi juga TNI-Polri,” ujar Nelson Ondi.
Nelson menilai, sinergi antara TNI dan Polri adalah kunci utama menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Jayapura yang memiliki 19 distrik dengan karakteristik geografis dan sosial yang beragam. Namun, selama ini dukungan dari pemerintah daerah terhadap TNI dinilai masih terbatas, sehingga perlu ada perhatian yang lebih serius agar tidak menimbulkan kesenjangan antarinstansi.
“Selama ini TNI sudah banyak berbuat untuk masyarakat, hanya saja mereka kurang mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Dukungan perlu diberikan agar tidak muncul kecemburuan atau ego sektoral antara TNI dan Polri,” tegasnya.
Nelson juga mengungkapkan bahwa Fraksi Otsus DPRD Kabupaten Jayapura mengusulkan agar anggaran keamanan ditingkatkan menjadi Rp6 miliar, dengan pembagian Rp3 miliar untuk TNI dan Rp3 miliar untuk Polri. Ia menilai, langkah ini penting agar kedua institusi dapat bekerja secara seimbang dan efektif dalam menjaga keamanan serta membantu program pembangunan daerah.
“Daripada anggaran itu menjadi SILPA, lebih baik digunakan untuk memperkuat peran TNI dan Polri di wilayah ini. Kalau hanya Rp1–2 miliar, itu terlalu kecil. Kita bicara soal keamanan dan kedaulatan, dan itu tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Menurut Nelson, peningkatan dukungan kepada aparat keamanan bukan hanya soal angka dalam anggaran, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap peran mereka dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan daerah. Ia berharap, Pemkab Jayapura dapat melihat hal ini sebagai investasi jangka panjang demi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.
“Keamanan adalah pondasi utama pembangunan. Kalau kondisi daerah aman, maka masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang, dan program-program pembangunan bisa berjalan lancar,” pungkasnya. (Arie)
