Paraparatv.id | Jayapura | Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua menyisakan duka mendalam bagi masyarakat bumi cenderawasih.
Suasana duka ini masih kental terasa saat Calon Gubernur Papua Benhur Tomi Mano (BTM) menggelar konferensi pers bertajuk “Koalisi Perjuangan Rakyat”.
Konferensi pers digelar di kediaman BTM di Jalan Jeruk Nipis, Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Jumat 17 Oktober 2025.
Konferensi pers dihadiri tim pemenangan, relawan dan pendukung lainnya. BTM mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol ‘matinya demokrasi di Papua’.
Dihadapan pendukung setianya, BTM menyampaikan bahwa bersama Yeremias Bisai (YB) merupakan pemenang pada Pilkada Papua putaran pertama. Namun, hanya karena persoalan surat keterangan (suket) domisili mereka dikalahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita adalah pemenang BTM-YB di putaran pertama Pilkada Papua. Hanya suket yang bukan haknya Mahkamah Konstitusi untuk membicarakan hal ini,” ucap BTM sapaan akrab Tomi Mano.
Kritikan Keras Buat KPU
BTM juga mengkritik keras Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak memberikan kesempatan perbaikan berkas dalam masa jeda 30 hari yang seharusnya tersedia bagi calon yang bermasalah secara administratif.
“Pesan saya kepada KPU, kalau ada kesalahan dari calon, ada masa jeda waktu 30 hari untuk memperbaiki kesalahan itu. Kenapa tidak beri tahu BTM-YB? Supaya masyarakat tahu,” singgungnya.
Ia juga menyoroti dugaan penggelembungan suara sebanyak 9.300 suara di Jayapura Selatan yang berujung pada pemecatan 3 komisioner KPU Kota Jayapura. Menurutnya, angka tersebut seharusnya dibatalkan oleh KPU Provinsi Papua, namun dibiarkan begitu saja.
“9.300 suara bengkak di Jayapura Selatan nyata, dan 3 orang komisioner KPU Kota Jayapura dipecat. KPU Provinsi harus membatalkan itu, kenapa dibiarkan?,” ucap BTM.
BTM menyebut telah membawa 328 alat bukti yang otentik dan sah ke Mahkamah Konstitusi. Namun 38 di antaranya ditolak semuanya.
“Seharusnya BTM-CK menang. Bukti-bukti yang masyarakat lihat dengan mata mereka sendiri, masyarakat yang tidak sekolah pun tahu, yang buta huruf pun tahu, tidak satupun diterima, semuanya ditolak,” ujar BTM dengan nada kecewa.
BTM juga menuding terjadinya money politik dan keterlibatan pejabat gubernur serta sejumlah bupati dalam proses pilkada. Kecurangan juga disaksikan langsung oleh masyarakat.
BTM Pilihan Rakyat Bukan Jakarta
BTM juga mengemukakan alasan penggunaan pakaian hitam dalam konferensi pers kali ini.
“Kenapa hari ini saya memakai baju hitam? Ini bertanda matinya demokrasi di atas Papua, di Provinsi Papua ini. Hari ini kita semua yang hadir memakai baju hitam, itu pertanda matinya demokrasi di Papua,” imbuhnya.
Meski mengaku kecewa, BTM menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua yang telah memberikan dukungan.
“Kita adalah pemenang, kita tidak kalah, kita tidak dikalahkan. BTM-YB, BTM-CK adalah pilihan rakyat, bukan pilihan Jakarta. Pilihan rakyat yang murni dari hati nuraninya, tapi pemerintah pusat melantik yang kalah, bukan melantik yang menang,” katanya.
BTM mengklaim mendapat dukungan moral dari berbagai pihak, termasuk jenderal bintang 3 di Jakarta dan partai politik besar.
Jenderal-jenderal di pusat TNI-Polri mengetahui BTM-CK adalah pemenang. “Partai-partai politik terbesar di Jakarta hormat, ‘Pak BTM adalah pemenang.’ Saya bangga jenderal berbintang 3 berjabat tangan dengan saya,” bebernya.
BTM juga menyerukan kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan aksi demonstrasi yang dapat merugikan masyarakat Papua.
“Rakyatku yang telah memilih saya, jangan menangis, angkatlah mukamu, tegakkan kepalamu, kita adalah pemenang. Tunggu waktu Tuhan,” tegasnya.
Mantan Wali Kota Jayapura dua periode ini meminta para pendukungnya untuk tidak menjadi “pengemis jabatan”. Ia juga mengingatkan untuk menghindari pernyataan-pernyataan yang dapat menyakitkan masyarakat Papua.
BTM juga mengumumkan rencana untuk melakukan kilas balik perjalanan Gereja Kristen Injili (GKI) di tanah Papua pada bulan Oktober ini. Agenda ini menurutnya memiliki momen-momen luar biasa yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Papua.
Sindir Putusan MK
Senda disampaikan Constant Karma yang menyiratkan kekecewaan terhadap Putusan MK terkait sengketa Pilkada Papua dalam konferensi pers tersebut.
CK mempertanyakan perubahan sikap MK yang drastis antara sidang dismissal pada 9 September dan sidang pembuktian pada 12 September 2025.
Sidang dismissal tanggal 9 September seharusnya menjadi tahap penyaringan untuk menilai kelayakan data yang masuk ke sidang MK berikutnya.
“Sidang dismissal yang di MK yang kita paham adalah apakah data-data yang masuk layak atau tidak disidangkan dalam sidang MK berikutnya. Kalau tidak ditolak, kan masuk terus,” ujarnya.
Padahal sebelumnya, CK mengaku sempat optimis pasca sidang pembuktian pada 12 September. Ia bahkan mendapat kabar dari Ketua KPU RI bahwa pasangan BTM-CK unggul berdasarkan penghitungan cepat.
“Saya punya pikiran kita sudah menang, tidak ada keputusan lain lagi. Dan dari ketua KPU RI bilang kita yang menang. Saya dengar dari teman-teman karena lewat penghitungan cepat kita yang menang,” ungkapnya.
Dihadapan pendukung, CK mempertanyakan esensi sidang pembuktian jika pada akhirnya tidak berdampak pada putusan akhir.
“Saya juga pikir-pikir, saya merasa bahwa sidang MK tanggal 12 September, kalau tidak diperlukan, mengapa disidangkan? Itu kan sidang pelanggaran-pelanggaran, sidang pembuktian pelanggaran-pelanggaran, dan pelanggarannya banyak sekali,” unhkapnya.
Ia mencontohkan pernyataan keras hakim yang memimpin sidang terhadap kinerja KPU, termasuk soal pembukaan kotak suara di Biak yang diduga tidak sesuai prosedur.
“Hakim yang pimpin sidang sampai keluar kata-kata ‘KPU kerjanya tipu-tipu.’ Kotak-kotak suara yang dibuka di Biak itu dibilang tikus-tikus yang buka kotak itu,” papar CK.
CK pun mengutip pernyataan Baharuddin, ketua tim hukum pasangan BTM-CK, yang menyatakan bahwa MK “berpolitik” dalam menangani sengketa Pilkada Papua.
“Saya dengar dari Bahar, kita punya ketua tim hukum, bahwa MK berpolitik. Begitu saya lihat Bahar ada berkomentar di media sosial ‘MK berpolitik,’ berarti akan masuk di dalam money politik, logikanya akan begitu ya,” lugasnya.
CK menyebut berbagai informasi yang beredar mengarah pada dugaan adanya kepentingan politik di balik putusan MK.
“Jadi informasi-informasi yang kita dengar simpang siur, arahnya ke situ. Jadi MK sangat mengecewakan kita,” tegasnya.
Selisih Suara Tipis
Pada kesempatan itu, CK turut menyinggung selisih suara yang sangat tipis antara pasangan BTM-CK dengan pasangan lawan, yakni hanya 0,4 persen.
“Selisih kita kecil sekali dengan 0,4%, sehingga perdebatan dan perjuangan dari kita punya tim hukum dan teman-teman dan pendukung di Jakarta luar biasa,” ungkapnya.
CK lantas mempertanyakan soal bukti-bukti yang disampaikan dalam sidang 12 September, termasuk kesaksian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tidak mengubah putusan akhir MK.
“Sidang tanggal 12 jelas, Bawaslu jawab semua, jelas tidak ada yang abu-abu. Kok dibilang abu-abu? Saya juga tidak mengerti seperti itu,” ucapnya.
CK menyebut bahwa dalam 5 hari setelah sidang pembuktian, situasi berubah drastis hingga menghasilkan putusan yang berbeda dari ekspektasi.
“Saya pikir-pikir, lima hari kemudian bisa berubah ya? Saya juga tidak habis pikir keadaan seperti itu bisa terjadi,” katanya.
Kendati menelan pil pahit, CK menyampaikan rasa terima kasih kepada pasangannya, Benhur Tomi Mano serta seluruh tim pemenangan dan pendukung BTM-CK.
“Saya sangat berterima kasih kepada bapak BTM dan ibu untuk saya bisa mendampingi. Saya berterima kasih terutama kepada tim pemenangan BTM-CK,” tutupnya. (Er)
