Paraparatv.id |Sentani| – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura, Nelson Yohosua Ondi, mengungkap sejumlah masalah krusial saat melakukan kunjungan kerja terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029 pada Senin, 8 September 2025.
Kunjungan yang seharusnya berfokus pada pembahasan program strategis ini justru membuka mata Nelson terhadap kondisi riil di lapangan, terutama terkait kesejahteraan tenaga medis dan pelayanan publik yang terhambat.
Nelson Ondi menjelaskan bahwa RPJMD mencakup beberapa program prioritas, seperti pelayanan kesehatan gratis dan peningkatan standar Rumah Sakit Yowari.
Selain itu, ada rencana untuk memberikan tunjangan layak bagi tenaga medis dan perawat. Namun, saat berinteraksi dengan para tenaga medis dan masyarakat, Nelson mendapati ada ketidaksesuaian antara janji dan realita.
“Dari informasi yang saya dapat dari nakes, tunjangan jaga malam mereka hanya Rp30 ribu. Angka ini sangat tidak layak, padahal ada tunjangan lain yang wajib dibiayai agar pelayanan publik bisa menjadi lebih baik,” ujar Nelson dengan nada prihatin.
Ia menilai, tunjangan yang minim ini menjadi salah satu faktor utama yang menurunkan semangat dan kualitas pelayanan.
SDM dan Isu Kematian yang Tak Terbiayai
Lebih jauh, Nelson menyoroti masalah Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kesehatan. Ia menyayangkan bahwa selama ini peningkatan kemampuan tenaga medis belum menjadi prioritas.
“Kami mendukung jika para nakes hendak meng-upgrade kemampuan mereka, karena selama ini hal itu tidak pernah terjadi,” kata Nelson. Ia menambahkan bahwa peningkatan SDM adalah hal mendesak dan relevan dengan program “Asta Cita” Prabowo Subianto, di mana peningkatan SDM menjadi salah satu dari delapan poin utama.
Isu yang tak kalah penting dan menyentuh sisi kemanusiaan adalah lambatnya pencairan dana Otonomi Khusus (Otsus). Hal ini berdampak langsung pada program spektakuler di Rumah Sakit Yowari yang menjanjikan peti jenazah gratis bagi orang Papua yang meninggal.
“Saya dapat informasi, sejak bulan Mei dana untuk pembelian peti jenazah itu tidak ada sehingga sekarang dicover oleh masyarakat sendiri,” ungkap Nelson.
Ia khawatir, masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup akan kesulitan menghadapi situasi duka tersebut.
Di sisi lain, Nelson juga menemukan adanya masalah administrasi yang berdampak pada masyarakat di perbatasan. Salah satu contohnya adalah warga di Kampung Puay, Distrik Sentani Timur. Warga di sana tidak mendapatkan layanan pengantaran atau penjemputan pasien maupun jenazah secara gratis, karena kampung mereka dianggap sebagai bagian dari administrasi Kabupaten Keerom.
“Ini membuat mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Padahal, Kampung Puay ini notabene masih bagian dari Distrik Sentani Timur,” jelas Nelson, menegaskan adanya diskriminasi layanan yang seharusnya tidak terjadi.
Ia berharap, temuan-temuan ini bisa menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan, agar RPJMD 2024-2029 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Jayapura. (Arie)
