Paraparatv.id | Jayapura | Komisi IV DPR Papua yang membidangi infrastruktur dan sumber daya alam menerima kunjungan kerja Komisi III DPRK Keerom. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka sinkronisasi program kerja pembangunan, khususnya terkait penanganan ruas jalan di Kabupaten Keerom.
Kunjungan kerja ini diterima oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Edward Norman Banua, bersama anggota Komisi IV, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM. di Ruangan Komisi IV DPR Papua, Selasa (23/9).
Ketua Komisi III DPRK Keerom, Richie Tafor, SE, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pengecekan terhadap sejumlah ruas jalan provinsi di wilayah Keerom. Salah satunya ruas
Jalan Arso XIV (Wulukubun) – Kwarja dan Jalan Arso XIV (Wulukubun) – simpang batas kota Jayapura/Keerom yang hingga kini belum seluruhnya rampung dikerjakan.
“Hari ini kami mengecek sejauh mana pekerjaan ruas jalan di Keerom, khususnya salah satunya ruas Jalan Arso XIV (Wulukubun) – Kwarja dan Jalan Arso XIV (Wulukubun) – simpang batas kota Jayapura/Keerom Ada ruas yang belum diselesaikan di dalam kabupaten, dan itu yang kami koordinasikan dengan Komisi IV DPR Papua. Harapan kami, ke depan masyarakat bisa memanfaatkan jalan ini untuk akses mengangkut sayur mayur ke pasar serta ke sekolah dan ke pusat perkantoran kabupaten Keerom,” ujar Richie.
Richie menambahkan, DPRK Keerom juga baru mengetahui adanya SK pembangunan jalan tersebut setelah melakukan kunjungan kerja. Karena itu, pengecekan dilakukan dengan mengacu pada SK Gubernur Papua No. 188.4/113/Tahun 2013 terkait daftar ruas jalan provinsi yang masuk dalam pembangunan tahun ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Edward Norman Banua, menyambut baik kunjungan Komisi III DPRK Keerom. Ia menegaskan pentingnya sinergi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembangunan infrastruktur di daerah.
“Kami menerima kunjungan dari Komisi III DPRK Keerom bersama-sama dengan Wakil Ketua II DPRK keroom juga yang ikut menemani
dalam rangka sinkronisasi program kerja, khususnya terkait jalan provinsi. Setiap beberapa tahun selalu ada pembaruan nomenklatur ruas jalan. Karena itu, koordinasi ini penting untuk memperjelas mana ruas provinsi dan mana yang menjadi tanggung jawab kabupaten,” jelas Edward.
Edward menambahkan, komunikasi antara DPR Papua dan DPRK Keerom perlu terus berlanjut agar perencanaan pembangunan ke depan berjalan selaras.
“Harapannya, dengan sinergi yang baik tidak terjadi tumpang tindih. Kabupaten tidak membangun di ruas provinsi, begitu juga sebaliknya. Pertemuan awal yang baik ini semoga berlanjut dalam koordinasi sehingga nomenklatur pembangunan jalan maupun jembatan di Keerom bisa lebih jelas,” pungkasnya.(VN)
