Paraparatv.id |Sentani| – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura di bawah kepemimpinan Bupati Yunus Wonda menuai kritik tajam dari parlemen. Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura, Nelson Yohosua Ondi, menyoroti kegagalan pemerintah daerah dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menduga hal itu berkaitan erat dengan pembatasan terhadap investasi ritel modern.
Data yang diungkap Nelson Ondi sangat mencengangkan. Selama satu tahun ini, Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang seharusnya menjadi garda depan investasi, hanya mampu meraup PAD sebesar Rp 26 juta dari target ambisius Rp 2,5 miliar. Angka ini menunjukkan kinerja yang sangat buruk, hanya mencapai sekitar 1% dari target.
”Ini pukulan telak bagi tata kelola pemerintahan. Dengan PAD yang ‘jeblok’ seperti ini, bagaimana mungkin pembangunan bisa berjalan? Ini bukan hanya soal angka, tapi cerminan janji yang tidak terpenuhi.” Kata Ondi.
Melawan Logika Pembangunan, Membunuh Investasi
Ondi menegaskan, ada kontradiksi serius dalam visi pembangunan yang diusung pemerintah kabupaten. Di satu sisi, bupati Yunus Wonda menekankan pentingnya meningkatkan PAD. Namun di sisi lain, investasi vital yang bisa menjadi sumber PAD, seperti ritel modern Alfamidi, Indomaret, Mr. DIY, dan SAGA, justru terkesan dihambat.
”Pelarangan investasi ritel ini sama saja menembak kaki sendiri. Bagaimana mungkin pembangunan bisa bergerak maju kalau pintu investasi malah ditutup? Ini akan membuat pembangunan di Kabupaten Jayapura berjalan di tempat tanpa ada arah yang jelas” tambahnya.
Menurutnya, alasan pembatasan investasi ritel dengan dalih melindungi ekonomi lokal adalah hal yang harus dipertanyakan. Ondi menantang Pemda Jayapura untuk berpikir lebih kreatif dan strategis.
”Seharusnya, pemberdayaan ekonomi lokal itu tugas pemerintah daerah. Mereka bisa tempatkan anak-anak asli Papua untuk bekerja dan berusaha di area strategis seperti Bandara Sentani dan kawasan lainnya, bukan malah menghalangi investasi yang hendak masuk ke daerah ini,” tegasnya.
Visi Berbenturan dengan Realitas Kinerja
Kinerja pemerintah daerah yang stagnan ini ironis, mengingat bupati Yunus Wonda sendiri dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja OPD. Ia bahkan pernah mengkritik rendahnya serapan anggaran dan meminta OPD untuk memperketat pengawasan internal. Namun, apa yang disampaikan DPRK justru menunjukkan ada jurang lebar antara visi dan implementasi.
”Bupati bilang ingin meningkatkan PAD dan serapan anggaran, tapi data di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Ada masalah fundamental yang perlu segera dibenahi,” pungkas Ondi.
“Melarang investasi yang juga membantu program pemerintah pusat, seperti penanganan stunting, adalah keputusan yang tidak hanya logis, tapi juga kontraproduktif bagi kesejahteraan masyarakat” tambahnya.
Kritik ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura. Tanpa PAD yang kuat dan iklim investasi yang kondusif, mimpi untuk membangun daerah yang maju dan mandiri hanya akan menjadi janji-janji kosong. (Arie)
