Paraparatv.id | Jayapura | Sebanyak 36 anggota DPR Papua periode 2024–2029 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bandung, Jawa Barat, pada 21–23 Mei 2025.
Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat fungsi legislatif dalam merumuskan kebijakan efisiensi anggaran dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua.
Dengan mengusung tema “Optimalisasi Peran DPR Papua Dalam Perencanaan dan Evaluasi untuk Efisiensi dan Peningkatan PAD Papua,” kegiatan ini menjadi langkah strategis menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Anggota DPR Papua dari Fraksi Partai NasDem, Dr. Ir. Alberth Merauje, A. Md. Tek., S.T., M.T., IPM, mengatakan bahwa efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah, termasuk DPR Papua, untuk mulai menggarap potensi PAD yang belum dimaksimalkan.
“Kita harus mulai fokus mengembangkan sumber PAD yang belum tersentuh. Misalnya, pajak alat berat milik perusahaan, tambang rakyat yang belum menyumbang PAD, hingga penataan warga negara asing yang menetap di Papua,” ujar Alberth Merauje di Jayapura.
Ia menambahkan, potensi besar Papua selama ini belum dikelola optimal. Banyak aktivitas ekonomi yang bisa dikonversi menjadi pendapatan daerah belum dikenakan retribusi secara maksimal.
Dalam Bimtek ini, DPR Papua menerima tiga materi penting, yakni: Tata tertib dan pengawasan legislatif oleh Dr. Dedi Winarwan, M.Si (Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri), Optimalisasi peran DPR dalam peningkatan PAD oleh Body Rinaldi, SP, M.Si, dan Penyusunan RKPP dan Pokir DPRP oleh Dr. Hera Mauritz Panjaitan (Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah).
Alberth menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran (Pokir) DPR harus berangkat dari kebutuhan rakyat di daerah pemilihan. Dalam konteks efisiensi anggaran, program-program prioritas seperti pendidikan gratis dan peningkatan layanan kesehatan harus menjadi perhatian utama.
“Pemerintah pusat sudah memberi sinyal kuat untuk menggratiskan pendidikan dari SD hingga SMA, termasuk di sekolah swasta. Kita sebagai wakil rakyat harus memastikan ini berjalan dan memperjuangkan kesejahteraan guru, termasuk guru honor,” lanjutnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara DPR Papua dan pemerintah daerah dalam memaksimalkan PAD untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan ASN, TNI, Polri, serta masyarakat Papua.
“Kalau semua anggota DPR Papua bekerja sungguh-sungguh di dapil masing-masing, mendengar aspirasi rakyat, lalu memasukkannya dalam Pokir dan dibahas bersama pemerintah, maka sinergi pusat-daerah akan terbentuk dengan baik,” tegasnya.
Alberth berharap, dengan mengikuti bimtek kinerja DPR bersama pemerintah bisa meningkat sehingga dalam efisiensi anggaran oleh negara kita bisa menggali PAD yang belum kita maksimalkan sehingga kesejahteraan rakyat dan aparatur bisa meningkat.
“Harapannya, dengan kita mengikuti bimtek ini kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan aparatur negara yakni TNI/POLRI termasuk anggota dewan kita ke depan berjalan baik dan sejahtera,” harapnya. .(Redaksi)
