Paraparatv.id |Sentani| – Calon Gubernur Papua nomor urut 2, Mathius D. Fakhiri, menegaskan bahwa keberhasilan investasi di Papua tidak bisa dilepaskan dari penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dalam kunjungannya ke Distrik Depapre, Selasa (13/5), Fakhiri menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat lokal sebagai pemilik hak ulayat dalam setiap proses pembangunan ekonomi.
“Setiap jengkal tanah di Papua ini pasti ada tuannya. Kalau pemerintah bisa menghargai itu sejak awal, saya yakin tidak akan ada hambatan dalam berinvestasi,” ujar Fakhiri di hadapan warga.
Menurutnya, selama ini banyak konflik investasi di Papua terjadi karena pendekatan pemerintah dan investor yang ‘main tabrak langsung, komunikasi awal. Ia mengingatkan bahwa kejadian tragis seperti konflik nikel pada akhir 1990-an, yang menimbulkan korban jiwa, semestinya tidak perlu terjadi jika prosesnya dilakukan secara terbuka dan inklusif.
Fakhiri menekankan bahwa penyelesaian batas wilayah adat harus menjadi langkah awal sebelum membuka investasi baru. Hal ini akan mencegah gesekan antar kelompok masyarakat, sekaligus menciptakan landasan hukum dan sosial yang kokoh bagi masuknya investor.
Ia juga mencontohkan keberhasilan pembebasan lahan Bandara Sentani sebagai bukti bahwa pendekatan dialogis dan partisipatif bisa berjalan baik dan menghasilkan solusi yang adil.
Bagi Fakhiri, prinsip utama dalam pembangunan Papua adalah keterlibatan warga. Ia tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Karena itu, ia menyatakan, setiap investasi wajib hukumnya untuk mengikutsertakan pemilik tanah sebagai bagian dari proyek – baik dalam bentuk kepemilikan saham, keterlibatan kerja, maupun penerima manfaat langsung.
“Kalau mereka dilibatkan, mereka akan merasa memiliki. Mereka akan menjaga proyek itu, mereka juga akan mendapat bagian. Inilah cara baru membangun Papua yang berdaulat di atas tanahnya sendiri,” tegas Fakhiri.
Ia juga menegaskan, jika masyarakat adat dihargai dan dilibatkan sejak awal, maka potensi konflik dapat ditekan, dan stabilitas pembangunan akan tercipta secara alami. Menurutnya, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang sejalan dengan nilai-nilai lokal, bukan yang memaksakan kehendak dari luar.
“Papua tidak bisa dibangun hanya dengan uang dan alat berat. Papua harus dibangun dengan hati dan penghargaan terhadap manusianya,” tutup Fakhiri. (Arie)
