Paraparatv.id | Jayapura | Provinsi Papua menggelar rapat pleno penetapan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang akan kembali bertarung dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua, pasca keputusan Mahkamah Konstitusi.
Hadir dalam pleno penetapa nomor urut ini, calon Gubernur Papua Benhur Tomi Mano dan pasangannya Constan Karma, serta calon Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen yang berpasangan dengan Mathius Fakhiri.
Ketua KPU Papua, Diana Dortea Simbiak mengatakan, pleno penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ini dilakukan, setelah pihaknya melakukan ferifikasi faktual terhadap berkas calon, serta kalarifikasi terhadap tanggapan masyarakat.
Dikatakan sesuai amar putusan MK, maka KPU Papua tidak lagi melakukan penarikan nomor urut, tetapi langsung pada penetapan.
“Kalau sesuai dengan putusan (MK) itukan, kita tidak lagi menarik nomor urut, tetapi langsung kita tetapkan. Karena itu salah satu amar putusan,” ujar Simbiak, Minggu (23/03/2025).
Sesuai Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 41 Tahun 2025, tentang penetepan nomor urut pasangan calon, Paslon Benhur Tomi Mano – Constan Karma (BTM-CK) ditepkan sebagi Paslon dengan nomor urut 1 dan Mathius D. Farkhiri – Aryoko Rumaropen (MDF-AR) nomor urut 2.
Usai mengikuti pleno penetapan, calon Gubernur Benhur Tomi Mano meminta semua pihak memberikan kecerahan bagi masyarakat Papua untuk kedua kalinya, lewat PSU Pilkada Papua.
“Belajar dari Pilkada kemarin, maka kami minta kepada semua pihak harus netral,” tandasnya.
Dirinya menmabahkan, Pilkada adalah pesta demokrasi. Dan yang Namanya pesta, adalah suasana yang penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan. Untuk itu dirinya meminta pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan hal tersebut kepada rakyat, saat proses menuju PSU berlangsung.
“Mari kita berikan kebahagiaan dan keceriaan yang kedua kalinya bagi masyarakat Papua, dalam pesta demokrasi ulang ini,” ujar BTM.
Selain itu Tomi Mano meminta agar tim dari kedua Paslon, untuk bergandengan tangan mengajak seluruh masyarakat Papua yang sudah memiliki hak pilih dan sudah terdaftar di DPT, untuk tetap datang ke TPS guna menyalurkan hak politiknya.(Er)
